Aroma Premanisme di Balik Proyek Pengaman Pantai Raha: IPPM Laporkan Dugaan Korupsi ke KPK, Massa Aksi Diintimidasi
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 19 Jan 2026
- visibility 229
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ket: dugaan intimidasi/tindakan premanisme yang dialami mahasiswa saat menyampaikan aksi unjukrasa di gedung merah putih KPK RI
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Nalarpubliknews.com — isu korupsi proyek Pantai Raha mencuat setelah Ikatan Pelajar Pemuda Muna (IPPM) melaporkan dugaan penyimpangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
IPPM menyerahkan laporan tersebut dengan dokumen pendukung dan kronologi hasil pemantauan. Selain itu, mereka juga menyertakan bukti lapangan untuk memperkuat laporan.
Proyek pengaman pantai senilai Rp28 miliar itu menunjukkan indikasi tidak berjalan transparan. Karena itu, IPPM meminta lembaga antirasuah segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Latar Belakang Proyek Pengaman Pantai Raha
Pemerintah merancang proyek ini untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan banjir rob. Dengan demikian, proyek ini memiliki peran penting bagi masyarakat setempat.
Namun, IPPM menemukan pelaksana proyek tidak menjalankan pekerjaan sesuai tujuan awal. Akibatnya, manfaat proyek bagi masyarakat menjadi tidak optimal.
Di sisi lain, kualitas pekerjaan yang rendah juga berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur pesisir.
Nama Anggota DPR Ikut Terseret Laporan
Dalam laporan tersebut, IPPM menyebut Ridwan Bae, anggota DPR RI Komisi V.
IPPM menduga adanya praktik pungutan liar dan suap dalam proses proyek. Selain itu, mereka juga meminta KPK memeriksa pejabat Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kendari.
Meski demikian, semua tuduhan masih berupa laporan. Oleh karena itu, proses hukum akan menentukan kebenaran dari dugaan tersebut.
Dugaan Penyimpangan dalam Proyek Pantai Raha
IPPM mengidentifikasi sejumlah kejanggalan dalam proyek ini. Di antaranya, mereka menemukan:
- Pelaksana tidak mengikuti Detail Engineering Design (DED)
- Kontraktor menggunakan BBM bersubsidi untuk operasional
- Pihak tertentu memengaruhi proses tender
- Hasil pekerjaan berada di bawah standar teknis
Lebih lanjut, temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak sesuai aturan.
Aksi Mahasiswa Berujung Intimidasi
Mahasiswa dan pemuda menggelar aksi damai di depan Gedung KPK untuk mengawal kasus ini. Sebelumnya, mereka telah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian.
Namun, di tengah aksi, sekelompok orang tak dikenal mendatangi massa. Mereka merampas spanduk dan mengancam peserta.
Akibatnya, situasi sempat memanas meskipun aksi awalnya berjalan tertib. Karena itu, IPPM menilai tindakan tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan berpendapat.
Dampak Proyek Bermasalah bagi Masyarakat
Permasalahan dalam proyek ini dapat berdampak langsung pada masyarakat pesisir. Secara umum, proyek yang tidak berjalan baik akan menurunkan kualitas perlindungan pantai.
Akibatnya, beberapa risiko dapat muncul, antara lain:
- Infrastruktur cepat rusak
- Perlindungan pantai tidak optimal
- Risiko abrasi meningkat
- Kepercayaan publik menurun
Dengan demikian, pengawasan publik menjadi sangat penting dalam proyek seperti ini.
IPPM Desak KPK Bertindak Tegas
IPPM mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menindaklanjuti laporan ini.
Selain itu, mereka meminta penegakan hukum berjalan transparan dan profesional. Di sisi lain, IPPM juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelapor.
Pada akhirnya, mereka berharap proses hukum berjalan tanpa intervensi pihak mana pun.
