Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Aksi Puskom Desak Kemenag Usut Dugaan Suap Izin Prodi dan Kekerasan Seksual di IAI Rawa Aopa

Aksi Puskom Desak Kemenag Usut Dugaan Suap Izin Prodi dan Kekerasan Seksual di IAI Rawa Aopa

  • account_circle Rahmadani
  • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
  • visibility 117
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Nalarpubliknews.com – Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom) mendesak Kementerian Agama RI dan KPK segera mengusut dugaan suap izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah di IAI Rawa Aopa. Puskom menyampaikan desakan itu saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Agama RI, Rabu, 13 Mei 2026.

Ratusan mahasiswa, masyarakat, dan orang tua mahasiswa IAI Rawa Aopa mengikuti aksi tersebut. Massa juga meminta Kemenag mengevaluasi kinerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) karena dianggap lambat menangani berbagai dugaan pelanggaran di kampus tersebut.

Koordinator Puskom, Robby Anggara, menegaskan pihaknya datang untuk bertemu langsung dengan Menteri Agama RI. Menurutnya, Puskom kecewa terhadap respons Diktis yang dianggap tidak serius menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

“Kami datang untuk bertemu Menteri Agama. Kami tidak mau bertemu bawahan menteri yang kami duga mempersulit pengaduan kami,” ujar Robby saat berorasi.

Massa Soroti Dugaan Pelanggaran Kampus

Dalam aksi itu, Puskom menyoroti lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu, massa juga mengangkat isu dugaan komersialisasi pendidikan dan ketidakjelasan tata kelola akademik.

Puskom menduga pihak yayasan dan oknum yang berkaitan dengan Diktis Kemenag RI ikut terlibat dalam persoalan tersebut. Karena itu, massa meminta Kemenag segera mengevaluasi IAI Rawa Aopa dan Yayasan Rawa Aopa secara menyeluruh.

Situasi sempat memanas ketika massa mencoba masuk ke area Kantor Kementerian Agama RI. Namun, aparat kepolisian langsung menghentikan langkah massa aksi demi menjaga keamanan.

Direktur PTKI Temui Perwakilan Massa

Setelah beberapa jam berorasi, pihak Kemenag RI kembali menawarkan mediasi. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A., kemudian menerima empat perwakilan massa aksi.

Dalam pertemuan itu, Robby memaparkan sejumlah dugaan persoalan di IAI Rawa Aopa. Ia menyoroti dugaan pelanggaran mutu pendidikan, dugaan suap izin prodi, hingga dugaan jual beli ijazah.

Menurut Robby, persoalan tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola kampus dan yayasan. Bahkan, ia menilai praktik itu mengarah pada komersialisasi pendidikan.

Selain itu, Robby mengaku siap menyerahkan bukti kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI untuk mendukung proses investigasi.

Kemenag Akan Periksa Dugaan Suap

Menanggapi tuntutan massa, Prof. Sahiron menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirim surat klarifikasi kepada kampus. Ia juga meminta Kopertais segera memeriksa persoalan tersebut.

“Saat ini kami sudah melayangkan surat klarifikasi ke kampus dan permintaan pemeriksaan oleh Kopertais,” ujar Prof. Sahiron.

Salah satu perwakilan aksi, Apriansyah, turut menyoroti dugaan suap izin prodi. Ia mengaku memiliki rekaman video percakapan telepon sebagai bukti awal.

Rekaman tersebut memuat percakapan antara pihak yayasan dan oknum berinisial L yang diduga menjabat sebagai pejabat Diktis. Setelah melihat video itu, Prof. Sahiron meminta massa aksi membuat laporan resmi ke Itjen Kemenag RI.

Prof. Sahiron juga memastikan pihaknya akan memanggil oknum yang namanya muncul dalam rekaman tersebut untuk memberikan klarifikasi.

Puskom Siap Lapor ke KPK

Usai mediasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Meski demikian, Puskom memastikan akan melanjutkan langkah advokasi dengan mendatangi KPK RI.

Mereka berencana melaporkan dugaan suap dalam proses izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah IAI Rawa Aopa.

“Pendidikan Islam harus bersih dari transaksi. Izin prodi tidak boleh diperjualbelikan,” tutup Robby.

  • Penulis: Rahmadani
  • Editor: Nur Wayda
  • Sumber: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Program Setara Konawe Selatan dorong pembangunan dan ekonomi desa

    Ukir Prestasi, Program Konsel Setara Banjir Pujian, ini Kata IPPMI :..

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 308
    • 0Komentar

    KONAWE SELATAN, nalarpubliknews.com – Program Setara Konawe Selatan mendapat apresiasi dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPPMI) Konawe Selatan. Organisasi tersebut menilai program itu mampu mempercepat pembangunan desa dan memperkuat ekonomi masyarakat. Ketua IPPMI Konsel Indonesia, Arin Fahrul Sanjaya, mengatakan masyarakat mulai merasakan manfaat Program Setara Konawe Selatan. Menurutnya, pemerintah daerah kini memperluas pembangunan hingga […]

  • kejari cimahi geledah disnaker terkait dugaan korupsi pelatihan tenaga kerja.

    Kejari Cimahi Geledah Disnaker Terkait Korupsi

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com –  kejari cimahi geledah disnaker dalam penyelidikan dugaan korupsi program pelatihan tenaga kerja tahun anggaran 2022–2024. Kejaksaan Negeri Cimahi menggeledah Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pada Selasa (21/4/2026). Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) mendatangi kantor sekitar pukul 14.00 WIB, lalu menyelesaikan pemeriksaan pada pukul 19.00 WIB. Penyidik mengumpulkan dokumen penting dan membawa […]

  • Penikaman Warga Yahudi, Israel Picu Kecaman

    Penikaman Warga Yahudi, Israel Picu Kecaman

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 44
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Kasus penikaman warga Yahudi di London kembali menarik perhatian dunia. Insiden di Golders Green ini memicu kecaman keras dari Israel dan mendorong tuntutan agar Inggris segera mengambil tindakan tegas terhadap antisemitisme. Kronologi Penikaman Warga Yahudi di London Dua warga Yahudi menjadi korban dalam insiden penikaman pada Rabu (29/4/2026) di Golders Green, London […]

  • percepatan Blok Masela dibahas Bahlil Lahadalia dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo

    Percepatan Blok Masela Digenjot, Pemerintah Targetkan Perkuat Ketahanan Energi Nasional

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Jakarta, (NalarpublikNews.com) || Pemerintah mempercepat pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela di Maluku untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa langkah ini menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian energi global. Selain itu, dalam kunjungan kerja ke Jepang, Prabowo Subianto mengarahkan jajaran pemerintah agar fokus pada percepatan investasi […]

  • Artidjo Alkostar tokoh hukum berintegritas di Indonesia.

    Artidjo Alkostar: Hakim Agung Sederhana dan Tegas

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 70
    • 1Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Artidjo Alkostar menjadi salah satu hakim agung paling berpengaruh di Indonesia. Ia menunjukkan ketegasan dalam menangani perkara, khususnya kasus korupsi. Selain itu, ia juga menjaga konsistensi dalam setiap putusan hukum. (18/04/2026). Sejak awal kariernya, Artidjo menempatkan integritas sebagai nilai utama. Oleh karena itu, banyak pihak menaruh kepercayaan tinggi terhadapnya. Perjalanan Karier di […]

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan utang pemerintah Indonesia 2025

    Menkeu Tegaskan Posisi Utang Indonesia Masih Aman dan Terkendali

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 198
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Utang pemerintah Indonesia tetap aman hingga akhir 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah menjaga rasio utang tetap terkendali. Pemerintah mencatat total utang sebesar Rp 9.637,90 triliun per 31 Desember 2025. Nilai ini setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih berada dalam batas aman. Pemerintah juga […]

expand_less