Rahman

Jakarta, nalarpubliknews.com — Senin 27 Juli 2026 Ketua Lembaga Kajian dan Riset Hukum (LKRH), Andika Saputra, menyampaikan keprihatinannya terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai anggaran negara yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, terbuka, efektif, efisien, serta […]

Jakarta, nalarpubliknews.com — Menanggapi klarifikasi yang disampaikan Humas PT. Riota Jaya Lestari (RJL) berinisial AJ melalui konferensi pers di Hotel Majestic pada Minggu, 26 Juli 2026, terkait polemik dugaan penyerobotan lahan warga yang disebut tidak berdasar dan dinilai telah menimbulkan kegaduhan, Ketua Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sultra–Jakarta, Abdi Aditya, menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan klaim […]

JAKARTA, nalarpubliknews.com — IPPMI Konsel Indonesia mendesak aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas dalam menangani laporan dugaan tindak pidana perzinaan yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Selatan. Ketua Bidang Hukum dan HAM IPPMI Konsel Indonesia, Andika Saputra, mengatakan setiap laporan masyarakat harus diproses secara profesional, transparan, dan tanpa membedakan status maupun jabatan pihak […]

‎‎Jakarta, nalarpubliknews.com — Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (GARPEM Sultra) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengawal secara ketat proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra). ‎ ‎Ketua GARPEM Sultra, Aksan Setiawan, menilai penanganan perkara tersebut masih menjadi perhatian […]

JAKARTA, nalarpubliknews.com — Korps Mahasiswa Nusantara (KMN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu (22/7/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawalan terhadap proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas pertambangan nikel PT Tristaco Mineral Makmur (PT TMM) di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam aksi […]

Jakarta, nalarpubliknews.com — Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP), Aldi Pradana, menilai perkembangan kasus yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) harus disikapi secara serius dan objektif oleh seluruh pihak. Menurutnya, perkara tersebut bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga menyangkut kredibilitas lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Aldi mengatakan bahwa dalam beberapa waktu […]

Jakarta, nalarpubliknews.com — Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Akademik dan Jaringan Intelektual (KAJI) bersama Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara-Jakarta (IPMKU-Jakarta) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Senin, 20 Juli 2026. Dalam aksinya, para demonstran mendesak Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Konawe Utara dan mengambil langkah […]

JAKARTA, nalarpubliknews.com — Komitmen Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam memberantas praktik korupsi di daerah kini tengah diuji di tengah sorotan tajam publik. Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamasa bersama oknum Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kasi PTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa kini terus melaju […]

KENDARI, nalarpubliknews.com – Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nusantara (DPD GMN) Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari. Dalam aksi tersebut, massa mendesak KPKNL menunda proses lelang aset milik mantan Bupati Buton, Umar Samiun, karena menurut mereka masih terdapat proses hukum dan pengawasan yang sedang berjalan. […]

Konawe Selatan, nalarpubliknews.com – Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Konawe Selatan (HMKS), Beni Saputra, menanggapi pernyataan mantan Sekretaris Desa Buke yang membantah keterlibatannya dalam pengukuran lahan sengketa dengan alasan hanya menjalankan tugas sebagai penengah atas perintah Kepala Desa. Menurut Beni Saputra, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab para pihak yang terlibat […]