Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » KEJAGUNG RI DI TENGAH BADAI: TAK ADA PENGHALANG, DUGAAN TPPU SEKDA MAMASA DAN KASI PTK DIKNAS PENDIDIKAN MELAJU BAGAIKAN KERETA

KEJAGUNG RI DI TENGAH BADAI: TAK ADA PENGHALANG, DUGAAN TPPU SEKDA MAMASA DAN KASI PTK DIKNAS PENDIDIKAN MELAJU BAGAIKAN KERETA

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
  • visibility 34
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, nalarpubliknews.com — Komitmen Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam memberantas praktik korupsi di daerah kini tengah diuji di tengah sorotan tajam publik. Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamasa bersama oknum Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kasi PTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa kini terus melaju tanpa hambatan bagaikan kereta cepat di jalur hukum.

Kasus yang bergulir ini menjadi perhatian nasional karena diduga melibatkan jaringan birokrasi tingkat tinggi di daerah yang memanipulasi anggaran sektor pendidikan sektor yang seharusnya menjadi pilar pencerdasan bangsa.

Melalui dana TPG dan TKG. Diduga mereka Sabotase sejak tahun 2021/2024 sehingga terdapat Menjadi Temuan BPK RI berkisar 4 Milyar rupiah.

Tidak sampai disitu. Dugaan kasus TPPU ini diduga massiv ada nya. Sebab Oknum Kasi PTK Diknas Pendidikan Kab Mamasa Sebagai Eksekutor Yang Di Diduga Di Back Up oleh pejabat teras seperti sekda Mamasa yang nota bene melalui dirinya sehingga Kasi PTK menjabat sebagai Operator untuk menangani Dana TPG dan TKG.

Issu pemotongan 50% seharus bisa dijadikan dasar untuk melalukan audit terhadao bersangkutan. Sehingga wajar kami menduga ketika Di Tubuh kejaksaan ada yang tidak beres, Ungkap Aprianto Aktivis berdarah sulbar ini pada awak media. Senin (20/7/2026).

Kami telah sepakat. Akan melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat. Akan tetapi kami tidak mengeluarkan berupa selebaran atau panplet informasi berupa tnggal serta tuntutan kami.
Sambung Anto.

Yang jelas Kejagung RI Berada dalam pusaran badai dan tak ada satupun pihak kejaksaan yang berani mengusut kasus Yang menyeret nama sekda Mamasa tsrsebut. Pungkas Anto

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • dampak ekonomi selat hormuz ditutup terhadap jalur pelayaran minyak dunia

    7 Dampak Ekonomi Selat Hormuz Ditutup: Harga Minyak Dunia Terancam Melonjak

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Peta jalur pelayaran Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi minyak dunia.

  • demo minerba PT PPT di depan kantor Dirjen Minerba Jakarta oleh aktivis Sultra

    Demo Jilid II di Jakarta, Aktivis Sultra Desak Pemerintah Tinjau dan Evaluasi Izin PT PPT di Konawe Utara

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 83
    • 5Komentar

    Jakarta, Nalarpubliknews.com || Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Rabu (6/5). Mereka menuntut pemerintah mencabut izin operasional PT Paramita Persada Tama (PPT) yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan pelanggaran serius oleh […]

  • dugaan tambang ilegal di PT Bososi Pratama Konawe Utara

    Tiga Kasasi dan Satu PK Diabaikan, P3D Konut: Kepastian Hukum Bososi Dipertanyakan

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 205
    • 0Komentar

    KONAWE UTARA – Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konawe Utara (Konut) menyoroti polemik PT Bososi Pratama yang terus bergulir. Organisasi itu menilai persoalan tersebut sudah melampaui sengketa hukum biasa dan mengarah pada dugaan praktik tambang ilegal. Ketua P3D Konut, Jefry, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak yang tetap menjalankan aktivitas pertambangan meski Mahkamah […]

  • KPK Dalami Peran Wakil Ketua DPRD Pekalongan dalam Kasus Korupsi PT RNB

    KPK Dalami Peran Wakil Ketua DPRD Pekalongan dalam Kasus Korupsi PT RNB

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 87
    • 3Komentar

    Pekalongan, nalarpubliknews.com – Kamis 30/4/2026 Kasus KPK Pekalongan korupsi kembali menarik perhatian publik. Penyidik kini memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R. Prabu Faza, guna memperjelas perannya dalam perkara dugaan korupsi yang tengah berjalan. KPK Dalami Peran di PT RNB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ruben sebagai saksi dan langsung menggali keterkaitannya dengan PT […]

  • Proyek RSUD Konawe senilai Rp132 miliar diduga bermasalah

    Proyek RSUD Konkep Rp132 Miliar Disorot, Aktivis Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan hingga PHO

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com — Sejumlah aktivis mendesak Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe Kepulauan dari Kelas D menjadi Kelas C dengan nilai kontrak sebesar Rp132.369.213.000. Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan keterlambatan penyelesaian proyek serta indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan […]

  • Hak Buruh Konawe menjadi perhatian KSBSI dan Bupati Konawe Utara

    KSBSI Puji Respons Cepat Bupati Konawe Utara dalam Penyelesaian Hak Buruh

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 74
    • 0Komentar

    KONAWE UTARA, nalarpubliknews.com – Ketua Bidang Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengurus Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Konawe Utara, Iman Pagala, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, SH., MH., atas komitmennya dalam membantu menyelesaikan persoalan pembayaran hak pesangon dan selisih Upah terhadap tiga mantan karyawan PT. Makkuraga Tama Kreasindo (MTK) site […]

expand_less