Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » KPK Dalami Peran Wakil Ketua DPRD Pekalongan dalam Kasus Korupsi PT RNB

KPK Dalami Peran Wakil Ketua DPRD Pekalongan dalam Kasus Korupsi PT RNB

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
  • visibility 50
  • comment 3 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pekalongan, nalarpubliknews.com – Kamis 30/4/2026 Kasus KPK Pekalongan korupsi kembali menarik perhatian publik. Penyidik kini memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R. Prabu Faza, guna memperjelas perannya dalam perkara dugaan korupsi yang tengah berjalan.

KPK Dalami Peran di PT RNB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ruben sebagai saksi dan langsung menggali keterkaitannya dengan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Penyidik menelusuri aktivitas perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa tenaga alih daya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik fokus mengurai peran setiap pihak. Selain itu, penyidik juga meneliti struktur perusahaan yang melibatkan keluarga dan orang kepercayaan tersangka. Dengan demikian, KPK berupaya memetakan secara rinci siapa saja yang berperan dalam proses pengadaan proyek.

Awal Kasus dan Penangkapan

Kasus KPK Pekalongan korupsi bermula dari operasi tangkap tangan pada Maret 2026 di Jawa Tengah. Saat itu, tim KPK menangkap Fadia Arafiq bersama sejumlah orang terdekatnya.

Setelah penangkapan tersebut, KPK langsung menetapkan Fadia sebagai tersangka. Ia menggunakan kewenangannya untuk memenangkan kontrak proyek bagi perusahaan milik keluarganya. Oleh karena itu, penyidik menilai telah terjadi konflik kepentingan yang kuat dalam proses pengadaan.

Tidak hanya itu, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain untuk dimintai keterangan. Langkah ini membantu penyidik menyusun kronologi kejadian secara lebih utuh dan sistematis.

Dugaan Aliran Dana

Dalam perkembangan kasus KPK Pekalongan korupsi, penyidik menemukan dugaan aliran dana hingga puluhan miliar rupiah. Sebagian dana mengalir ke pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penelusuran.

Selain itu, penyidik terus mendalami mekanisme pembagian dana tersebut. KPK ingin memastikan apakah dana itu mengalir melalui jalur resmi atau menggunakan cara lain yang melanggar hukum. Dengan pendekatan ini, penyidik berharap dapat mengungkap keseluruhan jaringan yang terlibat.

 Pendalaman Peran Pihak Terkait

KPK tidak hanya fokus pada satu individu. Sebaliknya, penyidik juga memeriksa sejumlah pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Langkah ini penting karena kasus KPK Pekalongan korupsi diduga melibatkan lebih dari satu aktor.

Selain itu, penyidik mengkaji dokumen kontrak, aliran transaksi, serta komunikasi antar pihak. Dengan cara tersebut, KPK dapat memperkuat bukti dan menghindari celah dalam proses hukum.

Langkah Lanjutan KPK

KPK berencana memanggil saksi tambahan untuk memperkuat bukti. Selanjutnya, penyidik menyusun konstruksi perkara secara sistematis agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, publik terus memantau perkembangan kasus ini. Oleh sebab itu, KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tanpa intervensi. Bahkan, KPK membuka kemungkinan menetapkan tersangka baru jika ditemukan bukti tambahan.

Kasus KPK Pekalongan korupsi ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (3)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kasus penyiraman Andri Yunus aktivis KontraS

    Opini: Transparansi Bukan Pilihan, Melainkan Kewajiban: Mendesak Pengungkapan Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Andri Yunus

    • calendar_month Selasa, 24 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Nalarpubliknews.com — Penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andri Yunus, bukan sekadar tindak kriminal. Peristiwa ini menunjukkan ancaman nyata terhadap kebebasan sipil di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga menguji komitmen negara dalam melindungi pembela hak asasi manusia. Selama ini, serangan terhadap aktivis sering muncul ketika kritik dianggap mengganggu kekuasaan. Oleh karena itu, publik perlu melihat kasus […]

  • MRT Fase 2A Jakarta saat ditinjau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di proyek tunnel Harmoni–Sawah Besar

    Wapres Gibran Rakabuming Raka Tinjau Progres MRT Fase 2A, Target HI–Monas Beroperasi Akhir 2027

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Rahmadani
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Jakarta, Nalarpubliknews.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan MRT Fase 2A Jakarta rute Harmoni–Sawah Besar, Selasa. Ia memastikan proyek berjalan sesuai target operasional akhir 2027 untuk lintasan Bundaran HI–Monas. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat. Mereka meninjau area […]

  • kinerja pemerintah publik saat Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta

    Narasi vs Realitas: Menimbang Kinerja Pemerintah di Tengah Bising Opini Publik

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 37
    • 2Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Kinerja pemerintah publik menjadi perhatian utama masyarakat. Arus informasi yang sangat cepat membuat publik langsung menilai setiap kebijakan yang pemerintah umumkan. Banyak masyarakat menuntut hasil instan. Namun, pemerintah merancang sebagian besar program untuk jangka panjang agar menghasilkan dampak berkelanjutan. Perbedaan antara harapan dan proses ini sering memicu perdebatan di ruang publik. Opini […]

  • pasokan BBM Indonesia aman saat sidak SPBU Pertamina oleh Bahlil Lahadalia

    Dunia Bergejolak, Bahlil Pastikan Pasokan BBM dan LPG RI Tetap Aman Saat Lebaran

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 104
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Pemerintah memastikan pasokan dan harga energi nasional tetap stabil di tengah tekanan global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa stok BBM, solar, dan LPG berada dalam kondisi aman menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026. Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengawasi distribusi energi […]

  • "Olahraga bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya di Gelora Bung Karno, meningkatkan sinergitas TNI-Polri."

    Olahraga Bersama Polda Metro Jaya & Kodam Jaya

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 74
    • 2Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menggelar olahraga bersama di Plaza Barat Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu pagi (25/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen Deddy Suryadi. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan […]

  • Kuasa hukum menjelaskan Anton Timbang sakit saat pemeriksaan Bareskrim

    Kuasa Hukum Tegaskan Kliennya Sakit, Bantah Isu ke Luar Negeri

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 123
    • 3Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) – Kuasa hukum Anton Timbang menegaskan bahwa kliennya tidak menghadiri panggilan pertama penyidik Bareskrim Polri karena kondisi kesehatan yang menurun, bukan karena berada di luar negeri sebagaimana isu yang beredar di publik. Pihak kuasa hukum menyatakan bahwa Anton Timbang saat ini sedang sakit dan telah mengirimkan surat resmi permohonan penundaan pemeriksaan kepada penyidik. […]

expand_less