Pekalongan, nalarpubliknews.com – Kamis 30/4/2026 Kasus KPK Pekalongan korupsi kembali menarik perhatian publik. Penyidik kini memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R. Prabu Faza, guna memperjelas perannya dalam perkara dugaan korupsi yang tengah berjalan.
KPK Dalami Peran di PT RNB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ruben sebagai saksi dan langsung menggali keterkaitannya dengan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Penyidik menelusuri aktivitas perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa tenaga alih daya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik fokus mengurai peran setiap pihak. Selain itu, penyidik juga meneliti struktur perusahaan yang melibatkan keluarga dan orang kepercayaan tersangka. Dengan demikian, KPK berupaya memetakan secara rinci siapa saja yang berperan dalam proses pengadaan proyek.
Awal Kasus dan Penangkapan
Kasus KPK Pekalongan korupsi bermula dari operasi tangkap tangan pada Maret 2026 di Jawa Tengah. Saat itu, tim KPK menangkap Fadia Arafiq bersama sejumlah orang terdekatnya.
Setelah penangkapan tersebut, KPK langsung menetapkan Fadia sebagai tersangka. Ia menggunakan kewenangannya untuk memenangkan kontrak proyek bagi perusahaan milik keluarganya. Oleh karena itu, penyidik menilai telah terjadi konflik kepentingan yang kuat dalam proses pengadaan.
Tidak hanya itu, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain untuk dimintai keterangan. Langkah ini membantu penyidik menyusun kronologi kejadian secara lebih utuh dan sistematis.
Dugaan Aliran Dana
Dalam perkembangan kasus KPK Pekalongan korupsi, penyidik menemukan dugaan aliran dana hingga puluhan miliar rupiah. Sebagian dana mengalir ke pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penelusuran.
Selain itu, penyidik terus mendalami mekanisme pembagian dana tersebut. KPK ingin memastikan apakah dana itu mengalir melalui jalur resmi atau menggunakan cara lain yang melanggar hukum. Dengan pendekatan ini, penyidik berharap dapat mengungkap keseluruhan jaringan yang terlibat.
Pendalaman Peran Pihak Terkait
KPK tidak hanya fokus pada satu individu. Sebaliknya, penyidik juga memeriksa sejumlah pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Langkah ini penting karena kasus KPK Pekalongan korupsi diduga melibatkan lebih dari satu aktor.
Selain itu, penyidik mengkaji dokumen kontrak, aliran transaksi, serta komunikasi antar pihak. Dengan cara tersebut, KPK dapat memperkuat bukti dan menghindari celah dalam proses hukum.
Langkah Lanjutan KPK
KPK berencana memanggil saksi tambahan untuk memperkuat bukti. Selanjutnya, penyidik menyusun konstruksi perkara secara sistematis agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, publik terus memantau perkembangan kasus ini. Oleh sebab itu, KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tanpa intervensi. Bahkan, KPK membuka kemungkinan menetapkan tersangka baru jika ditemukan bukti tambahan.
Kasus KPK Pekalongan korupsi ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
https://shorturl.fm/nqvkK
3 Mei 2026 3:51 pmhttps://shorturl.fm/s0A3D
3 Mei 2026 3:34 amhttps://shorturl.fm/nZyR4
30 April 2026 8:39 pm