Konsorsium Mahasiswa dan Aktivis Sultra Gelar Aksi di Mabes Polri, Desak Evaluasi Kinerja Kapolda Sultra
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
- visibility 144
- comment 0 komentar
- print Cetak
Dokumentasi Sejumlah mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa dan Aktivis Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, nalarpubliknews.com – Tuntutan copot Kapolda Sultra kembali menguat. Konsorsium Mahasiswa dan Aktivis Sulawesi Tenggara menggelar aksi di Mabes Polri, Rabu (14/1/2026). Mereka menyuarakan kritik terhadap lemahnya penegakan hukum di daerah.
Sejak awal aksi, massa langsung mendesak Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, untuk mencopot Kapolda Sultra, Didik Agung Wijanarko. Mereka menilai pimpinan daerah gagal mengendalikan persoalan hukum yang terus berulang.
Selain itu, mahasiswa menegaskan bahwa langkah tegas harus segera diambil. Mereka menilai pembiaran akan memperburuk situasi di lapangan.
Copot Kapolda Sultra karena Tambang Ilegal
Mahasiswa menyoroti maraknya tambang ilegal di Konawe Utara dan Kolaka Utara. Aktivitas tersebut berlangsung terbuka dan terus berulang. Namun, aparat belum menunjukkan tindakan yang konsisten.
Karena itu, tuntutan copot Kapolda Sultra semakin menguat. Massa menilai penegakan hukum tidak berjalan optimal. Bahkan, mereka melihat adanya pembiaran terhadap praktik ilegal tersebut.
Koordinator aksi, Rabil, menegaskan sikap tegas. Ia menyebut tambang ilegal terus meluas tanpa pengawasan yang jelas.
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Oleh sebab itu, ia meminta Kapolri segera mengevaluasi pimpinan di tingkat daerah.
Copot Kapolda Sultra Usai Penembakan Bombana
Selain persoalan tambang ilegal, mahasiswa juga menyoroti insiden penembakan warga sipil di Bombana. Oknum Brimob diduga terlibat dalam kejadian tersebut.
Peristiwa ini memperkuat alasan copot Kapolda Sultra. Massa menilai pengawasan internal masih lemah. Akibatnya, tindakan yang merugikan masyarakat bisa terjadi.
Rabil menegaskan bahwa pimpinan harus bertanggung jawab. Ia menilai kejadian tersebut tidak berdiri sendiri. Sebaliknya, peristiwa itu mencerminkan lemahnya sistem pengawasan di tubuh institusi.
Dugaan Dana Tambang Ilegal
Selanjutnya, Koordinator aksi II, Akbar Rasyid, mengungkap dugaan aliran dana dari tambang ilegal.
Menurutnya, dana tersebut diduga digunakan untuk mengamankan aktivitas ilegal. Dengan demikian, praktik tersebut bisa terus berjalan tanpa hambatan hukum.
Ia menyebut dugaan ini sudah menjadi pembicaraan luas di masyarakat. Karena itu, ia kembali menegaskan tuntutan copot Kapolda Sultra sebagai langkah awal pembenahan.
Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum menindak semua pihak yang terlibat. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini.
Mahasiswa Minta Evaluasi Total Polda Sultra
Mahasiswa tidak hanya menuntut pencopotan jabatan. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polda Sultra.
Menurut mereka, pembenahan harus dilakukan secara sistematis. Dengan begitu, masalah serupa tidak terus berulang di masa depan.
Selain itu, mereka berharap Polri bisa mengembalikan kepercayaan publik. Sebab, kepercayaan masyarakat menjadi kunci dalam penegakan hukum.
Aksi Akan Terus Berlanjut
Mahasiswa memastikan aksi tidak berhenti pada satu momentum. Mereka akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tidak direspons.
Karena itu, mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu ini. Mereka ingin memastikan perubahan benar-benar terjadi.
Pada akhirnya, mereka menilai langkah copot Kapolda Sultra menjadi awal penting. Dengan langkah tersebut, mereka berharap penegakan hukum bisa berjalan lebih tegas, adil, dan transparan.
