Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Halaman "7"

Hukum

penipuan lowongan kerja Cakung modus pertemuan palsu

Penipuan Modus Lowongan Kerja di Cakung, Perempuan 19 Tahun Rugi Rp7 Juta

  • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
  • account_circle Rahmadani
  • visibility 63
  • 3Komentar

JAKARTA, nalarpubliknews.com – Kasus penipuan lowongan kerja Cakung kembali terjadi dan merugikan pencari kerja. Seorang perempuan muda mengalami kerugian hingga Rp7 juta setelah mengikuti tawaran pekerjaan yang ia temukan melalui media sosial. Peristiwa ini terjadi di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Korban berinisial EN (19), warga asal Pemalang, awalnya mencari pekerjaan melalui Facebook karena ingin […]

petugas Imigrasi Batam WNA memeriksa dokumen tenaga asing

Imigrasi Batam Amankan 29 WNA RRT Diduga Salahgunakan Izin Tinggal di Proyek Konstruksi

  • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
  • account_circle Rahmadani
  • visibility 141
  • 3Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com || Imigrasi Batam WNA kembali menjadi perhatian setelah petugas menemukan puluhan warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bekerja tanpa izin yang sesuai di proyek konstruksi. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas tenaga kerja asing di wilayah industri seperti Batam. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menggelar operasi […]

Aksi massa menuntut audit dana desa Aopa di kantor BPK Sulawesi Tenggara

Puluhan Massa Aksi Desak BPK Sultra Audit Investigatif Dana Desa Aopa, Diduga Tidak Sesuai LPJ Sejak 2019–2025

  • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 92
  • 1Komentar

JAKARTA, nalarpubliknews.com – Puluhan massa dari Konsorsium Pemuda dan Masyarakat Anti Korupsi Desa Aopa menggelar aksi unjuk rasa di kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Sulawesi Tenggara. Massa datang dengan membawa spanduk dan melakukan orasi secara bergantian. Mereka menyuarakan tuntutan agar lembaga auditor negara tersebut segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan Dana […]

Kuasa hukum menjelaskan Anton Timbang sakit saat pemeriksaan Bareskrim

Kuasa Hukum Tegaskan Kliennya Sakit, Bantah Isu ke Luar Negeri

  • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 413
  • 3Komentar

JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) – Kuasa hukum Anton Timbang menegaskan bahwa kliennya tidak menghadiri panggilan pertama penyidik Bareskrim Polri karena kondisi kesehatan yang menurun, bukan karena berada di luar negeri sebagaimana isu yang beredar di publik. Pihak kuasa hukum menyatakan bahwa Anton Timbang saat ini sedang sakit dan telah mengirimkan surat resmi permohonan penundaan pemeriksaan kepada penyidik. […]

kegiatan galian c sebagai bagian tambang ilegal nasional

Skandal Tambang Ilegal Terkuak: PT KNI Diduga Garap Wilayah IUP Tanpa Izin, Material Masuk ke IPIP

  • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 91
  • 0Komentar

JAKARTA (Nalarpubliknews.com) – Dugaan tambang ilegal kembali memicu kemarahan publik. PT Kolaka Nikel Indonesia (KNI) menambang batuan (galian C) tanpa izin resmi di wilayah IUP milik PT Surya Lintas Gemilang (SLG), menurut sejumlah temuan awal. KNI tidak hanya melanggar aturan. Perusahaan itu juga menyerobot wilayah izin milik SLG. Karena itu, praktik ini berpotensi melanggar hukum […]

ilustrasi Bupati Muna viral dengan latar gedung KPK, APBD, dan aksi desakan audit keuangan daerah

Bupati Muna Viral soal Kas Daerah Kosong, Pemuda Desak KPK Audit APBD

  • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 150
  • 0Komentar

Jakarta, (Nalarpubliknews.com) – Sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam barisan aktivis Kabupaten Muna menggelar aksi protes setelah pernyataan Bupati Muna viral di media sosial. Bupati menyebut kondisi keuangan daerah kosong. Pernyataan itu langsung memicu kontroversi di tengah masyarakat. Selain itu, bupati juga menuding kritik yang muncul sebagai manuver lawan politik, sehingga memperkeruh situasi. Sorotan Terhadap […]

dugaan korupsi dana desa Aopa di Konawe Selatan

Konsorsium Pemuda Desa Aopa Laporkan Dugaan Tipikor Dana Desa ke Kejari dan Inspektorat Konsel

  • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
  • account_circle Brian Putra
  • visibility 102
  • 3Komentar

Konsel, (Nalarpubliknews.com) — Konsorsium Pemuda dan Masyarakat Anti Korupsi Desa Aopa kembali mengambil langkah tegas. Mereka melaporkan Kepala Desa Aopa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, terkait dugaan ketidaksesuaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa tahun 2019–2025. Konsorsium tersebut mengajukan laporan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan. Melalui langkah ini, mereka mendorong aparat […]

Direktur Ampuh Sultra Hendro Nilopo konferensi pers tambang pasir ilegal Konaweeha

Soal Tambang Pasir Ilegal Di Sungai Konaweeha, Ampuh Sultra Desak APH Periksa Kepala BWS Wilayah IV Kendari.

  • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 132
  • 2Komentar

Jakarta, (Nalarpubliknews.com) – Kasus tambang pasir ilegal di Sungai Konaweeha, Desa Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kini memasuki babak baru. Selain itu, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari. Desakan ini muncul setelah aktivitas tambang diduga berlangsung lama tanpa penindakan tegas. Ampuh […]

pelecehan seksual IAI Rawa Aopa Konawe Selatan

Dugaan Pelecehan Seksual di IAI Rawa Aopa, Muncul Sorotan Konflik Kepentingan Yayasan

  • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 122
  • 1Komentar

JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) – Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa, Konawe Selatan, terus berkembang. Perkembangan terbaru mengungkap fakta baru terkait struktur yayasan kampus. Ketua Yayasan diketahui merupakan anak dari pemilik yayasan yang juga diduga sebagai pelaku. Fakta ini memicu sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran soal konflik kepentingan. Potensi […]

kuasa hukum menunjukkan dokumen kasus vanessa cacat prosedur

Kasus Vanessa Diduga Cacat Prosedur, GASKAN Soroti Pelanggaran KUHAP dan HAM

  • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 113
  • 1Komentar

JAKARTA, Nalarpubliknews.com – Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) merilis surat terbuka melalui Sekjennya, Andi Muhammad Rifaldy. Ia mengirim surat itu kepada Menteri Hukum dan HAM, Komisi III DPR RI, Komnas HAM, dan Kapolri. GASKAN menyoroti dugaan pelanggaran berat KUHAP dan HAM dalam penanganan kasus Vanessa Tuhuteru oleh penyidik PPA PPO Mabes Polri. P-21 Tidak Pernah […]

expand_less