Hukum

Famhi Sultra–Jakarta mengecam pembakaran rumah Konawe Selatan yang diduga dilakukan PT Marketindo Selaras. Warga kehilangan lahan dan penghidupan, sementara pemerintah dinilai belum bertindak tegas. Organisasi ini mendesak penegakan hukum dan perlindungan korban.

Jakarta, nalarpubliknews.com | Aksi mahasiswa KPK TMS kembali mencuat setelah Koalisi Mahasiswa Bersatu menggelar demonstrasi di depan Gedung KPK, Jakarta. Mereka mendesak aparat penegak hukum memeriksa dugaan penyerobotan hutan lindung oleh PT TMS. Mahasiswa Desak Pemeriksaan Menyeluruh Koalisi Mahasiswa Bersatu menuntut aparat memeriksa semua pihak yang terlibat. Mereka menolak perlakuan khusus terhadap keluarga pejabat. Mereka […]

Konawe, nalarpubliknews.com | Gerakan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (GAM Sultra) menyoroti keras dugaan operasional ilegal PT Razka Sarana Konstruksi (RSK), khususnya terkait pengoperasian batching plant yang hingga kini disinyalir belum mengantongi izin resmi, namun tetap beroperasi secara terbuka di wilayah Kabupaten Konawe.

Jakarta, nalarpubliknews.com – Kasus penipuan pasir silika Kendari kembali menjadi sorotan setelah seorang warga melaporkan kerugian besar akibat kerja sama bisnis yang tidak terealisasi dan dugaan penipuan lanjutan oleh oknum yang mengaku sebagai aparat. Pada 13 November 2025, Gita Silvia Maia, warga Kota Kendari, melaporkan dugaan penipuan ke Polda Sulawesi Tenggara. Polisi mencatat laporan tersebut […]

Jakarta, nalarpubliknews.com – Kejanggalan proyek Gerbang Wanggudu kembali menjadi sorotan publik. Untuk itu, GPM Sultra–Jakarta menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Selasa (20/1/2026). Mahasiswa menyoroti proyek Gerbang Wanggudu di Konawe Utara. Selain itu, mereka menilai proyek ini belum transparan. Mahasiswa Pertanyakan Proyek Gerbang Wanggudu Dalam aksi tersebut, massa mendesak CV Menara […]

JAKARTA, Nalarpubliknews.com – Kasus KPK Antam Rp890 miliar kembali menarik perhatian publik setelah Gerakan Mahasiswa Intelektual Indonesia (GMII) mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. GMII menilai KPK belum menunjukkan transparansi dan kecepatan yang memadai dalam menangani dugaan korupsi di PT Antam Tbk. Selain itu, GMII menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus yang melibatkan nilai anggaran […]

Jakarta, Nalarpubliknews.com — isu korupsi proyek Pantai Raha mencuat setelah Ikatan Pelajar Pemuda Muna (IPPM) melaporkan dugaan penyimpangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. IPPM menyerahkan laporan tersebut dengan dokumen pendukung dan kronologi hasil pemantauan. Selain itu, mereka juga menyertakan bukti lapangan untuk memperkuat laporan. Proyek pengaman pantai senilai Rp28 miliar itu menunjukkan indikasi tidak berjalan transparan. […]

Jakarta, 19 Januari 2025 — Dugaan pencemaran lingkungan Kabaena kembali menjadi sorotan setelah Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara–Jakarta menggelar aksi demonstrasi di ibu kota. Mahasiswa menilai aktivitas pertambangan di Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana merusak ekosistem pesisir dan daratan. Kondisi ini juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Aktivitas Tambang Picu Kerusakan Lingkungan Koordinator aksi, […]

JAKARTA, nalarpubliknews.com – Penyimpangan anggaran Konawe kembali menarik perhatian publik setelah Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mengungkap temuan terbaru. Kasus ini terjadi di Kabupaten Konawe Utara dan melibatkan pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah serta Sekretariat DPRD. Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan bahwa timnya menemukan indikasi penyimpangan sekitar Rp700 juta. Ia merinci dugaan […]

Jakarta, nalarpubliknews.com — Dugaan perambahan hutan ilegal seluas 408 hektare di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, oleh PT Pandu Urane Perkasa semakin menguat. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan langsung pelanggaran tersebut dalam pemeriksaan pengelolaan kawasan hutan. Sejumlah pihak menyebut perusahaan itu berkaitan dengan Idham Azis. Hasil pemeriksaan menunjukkan perusahaan membuka dan menguasai kawasan hutan […]