Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Alfan Koriama: Jalan Provinsi Pongkowulu Tidak Boleh Terus Diabaikan

Alfan Koriama: Jalan Provinsi Pongkowulu Tidak Boleh Terus Diabaikan

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
  • visibility 72
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Buton utara, Nalarpubliknews.com || Kondisi jalan provinsi yang melintasi Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara kembali menjadi sorotan. Sejak 4 Juni 2026, warga melakukan aksi pemblokadean jalan sebagai bentuk protes terhadap kerusakan jalan yang dinilai telah dibiarkan tanpa perbaikan selama kurang lebih 36 tahun.

Wakil Ketua Umum Pemuda 21, (waketum)  Alfan Koriama, yang juga putra daerah Kecamatan Kambowa, menyampaikan kritik terhadap pemerintah yang dinilai belum memberikan perhatian serius terhadap infrastruktur jalan tersebut. Menurutnya, masyarakat telah terlalu lama menunggu realisasi pembangunan yang hingga kini belum kunjung terwujud.

“Sudah sekitar 36 tahun masyarakat menantikan perbaikan jalan ini. Statusnya merupakan jalan provinsi, tetapi kondisinya masih memprihatinkan. Pergantian pemimpin terus terjadi, namun persoalan jalan ini tetap belum terselesaikan,” kata Alfan.

Ia menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Karena itu, menurutnya, kondisi jalan yang rusak selama puluhan tahun menjadi gambaran belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah Buton Utara.

Alvan juga menyoroti ironi yang terjadi di Pulau Buton yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil aspal alam terbesar di Indonesia. Menurutnya, keberadaan sumber daya alam yang melimpah seharusnya menjadi modal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah sekitarnya.

“Kita semua tahu bahwa Buton dikenal sebagai daerah penghasil aspal alam. Namun yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat hari ini, mengapa jalan di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara yang telah rusak selama puluhan tahun justru belum mendapatkan perhatian serius untuk diperbaiki. Ini tentu menjadi ironi yang harus dijawab oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai kendala yang menyebabkan jalan tersebut belum tersentuh pembangunan secara maksimal. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Bagaimana masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan jika akses dasar seperti jalan masih terabaikan selama puluhan tahun. Ini bukan persoalan baru, melainkan masalah lama yang hingga hari ini belum memperoleh penyelesaian yang jelas,” tambahnya.

Menurut Alfvan, aksi pemblokadean jalan yang dilakukan warga merupakan bentuk akumulasi kekecewaan akibat lambannya penanganan infrastruktur. Warga berharap pemerintah tidak hanya mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki jalan yang telah lama menjadi keluhan utama masyarakat Desa Pongkowulu.

Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk turun langsung meninjau kondisi jalan di lapangan dan menyampaikan secara terbuka rencana penanganan maupun jadwal pelaksanaan pembangunan.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian dan tindakan nyata. Jangan sampai jalan ini terus menjadi simbol ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat selama puluhan tahun. Kami hanya meminta hak yang sama untuk menikmati akses jalan yang layak seperti daerah-daerah lainnya,” tegasnya.

Hingga saat ini, aksi pemblokadean jalan masih berlangsung. Warga mengaku tetap menunggu respons resmi dari pemerintah terkait tuntutan mereka agar perbaikan jalan segera direalisasikan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)

    KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)

    • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis malam (18/12/2025). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut kepada wartawan, Jumat dini hari. “Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” ujar Budi Dalam OTT ini, tim […]

  • Mapalaya Univ Jayabaya Angkat Bicara Soal Banjir Rob Pesisir Utara Jakarta, : “Negara Lalai Lindungi Warganya”.

    Mapalaya Univ Jayabaya Angkat Bicara Soal Banjir Rob Pesisir Utara Jakarta, : “Negara Lalai Lindungi Warganya”.

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Jakarta_Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Jayabaya (Mapalaya Univ. Jayabaya) menilai banjir rob kembali merendam kawasan pesisir utara Jakarta. Tepatnya di Pluit, Muara Angke, Sunda Kelapa, Jalan RE Martadinata, hingga Marunda kembali tergenang air laut sampai  masuk ke pemukiman warga. Peristiwa ini terjadi saat pasang laut tinggi bertepatan dengan fase bulan purnama dan perigee (supermoon), namun dampaknya […]

  • Gubernur Meksiko mundur terkait operasi kartel Sinaloa di Meksiko

    Skandal Kartel Guncang Sinaloa: Gubernur Ruben Rocha Moya Mundur Sementara

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle Rahmadani
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, nalarpubliknews.com – Gubernur Meksiko mundur langsung mengguncang politik nasional. Gubernur Sinaloa, Ruben Rocha Moya, memutuskan mundur sementara setelah jaksa Amerika Serikat mengungkap dugaan hubungannya dengan Kartel Sinaloa. Akibatnya, tekanan politik meningkat cepat dan publik terus menyorot kasus ini. Jaksa AS Ungkap Dugaan Kolusi Jaksa Amerika Serikat menuduh Rocha bekerja sama dengan Kartel Sinaloa. Selain […]

  • Tiga Terdakwa Korupsi Minyak Mentah Dituntut 8–14 Tahun Penjara

    Tiga Terdakwa Korupsi Minyak Mentah Dituntut 8–14 Tahun Penjara

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 42
    • 1Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Jaksa penuntut umum menuntut tiga terdakwa dalam perkara tuntutan korupsi minyak mentah dengan hukuman penjara antara 8 hingga 14 tahun. Jaksa membacakan tuntutan tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (23/4/2026), setelah menilai para terdakwa merugikan keuangan negara dan merusak tata kelola sektor energi. Perkara ini melibatkan Alfian Nasution, Hanung […]

  • Aktivitas kerugian negara tambang PT SLG di kawasan hutan Kolaka

    EMI Indonesia Desak Kejagung Kejar Pidana PT. SLG, Atas Penambangan Diwilayah Kawasan Hutan

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 401
    • 0Komentar

    Kolaka, nalarpubliknews.com — Aktivitas pertambangan di kawasan hutan kembali memicu sorotan publik. Eksekutif Mahasiswa Independen (EMI) Indonesia mengungkap potensi kerugian negara hingga Rp2,4 triliun akibat pembukaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang, termasuk PT Surya Lintas Gemilang (SLG). Sorotan itu muncul setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo Subianto menertibkan sejumlah perusahaan […]

  • ilustrasi Jepang atasi gangguan pasokan imbas perang Iran dengan pelepasan cadangan minyak.

    6 Langkah Jepang Atasi Gangguan Pasokan Imbas Perang Iran

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Ilustrasi tanker dan kilang minyak dengan latar bendera Jepang yang menggambarkan langkah Jepang melepas cadangan minyak untuk mengatasi gangguan pasokan akibat konflik Iran.

expand_less