Breaking News
search
light_mode
home
Trending Tags
#Headline News #KPK #Sulawesi Tenggara #Iran #Konawe Selatan #Amerika Serikat #Konflik Timur Tengah #Nasional #Konawe Utara #Kejaksaan Agung #Israel #Mabes Polri #Prabowo Subianto #Timur Tengah #KPK RI
Beranda » Berita » HIMPUSEL Desak Kemenag RI Objektif dan Independen dalam Menangani Polemik IAI Rawa Aopa
Berita

HIMPUSEL Desak Kemenag RI Objektif dan Independen dalam Menangani Polemik IAI Rawa Aopa

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
  • visibility 81
  • comment 0 komentar
  • print Cetak
Facebook Twitter Whatsapp Pinterest Threads Threads
Audiensi Demo HIMPUSEL Kemenag bersama perwakilan Kementerian Agama RI

Foto : Perwakilan HIMPUSEL menyerahkan dokumen tuntutan kepada pihak Kementerian Agama RI usai audiensi terkait polemik IAI Rawa Aopa Konawe Selatan di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

text_decrease text_increase

Jakarta, Nalarpubliknews.com – Himpunan Mahasiswa Pemuda Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (HIMPUSEL) menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Rabu, 13 Mei 2026. Massa menyampaikan pernyataan sikap terkait polemik Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa Konawe Selatan.

Massa meminta Kemenag RI bersikap objektif, profesional, dan independen. Mereka juga meminta kementerian tidak terpengaruh opini publik yang berkembang di media sosial.

Koordinator Aksi I, Salfin Tebara, menegaskan bahwa semua pihak harus menyikapi persoalan berdasarkan fakta hukum. Menurutnya, publik tidak boleh menjatuhkan penghakiman sebelum ada keputusan resmi.

“IAI Rawa Aopa tidak boleh dihakimi hanya berdasarkan opini yang belum memiliki pembuktian hukum yang sah. Kami meminta Kemenag RI tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” kata Salfin.

HIMPUSEL Minta Proses Hukum Tetap Dihormati

HIMPUSEL mengaku menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, mereka menilai publik tidak boleh membangun opini tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam aksi itu, massa juga menyoroti dugaan pelecehan seksual yang dikaitkan dengan lingkungan kampus IAI Rawa Aopa. Meski begitu, mereka meminta semua pihak tetap menghormati proses hukum.

Koordinator Aksi II, Akbar Rasyid, menegaskan bahwa kasus pidana tidak bisa langsung menjadi dasar untuk menghukum lembaga pendidikan secara keseluruhan.

“Kami mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi jangan sampai ada penggiringan opini yang merusak nama baik lembaga pendidikan,” ujar Akbar.

Ia juga menjelaskan bahwa pendekatan restorative justice merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Karena itu, masyarakat perlu menghormati proses yang berjalan tanpa mencampuradukkan persoalan individu dengan institusi pendidikan.

Massa Desak Kemenag Teliti Informasi yang Beredar

Dalam tuntutannya, HIMPUSEL meminta Kemenag RI lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di publik. Massa juga mendesak kementerian mengusut dugaan penyebaran hoaks yang mencemarkan nama baik institusi pendidikan.

Selain itu, mereka meminta seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah. Mereka juga mengingatkan publik agar tidak membangun opini yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi.

Kasubdit II Bidang Kemahasiswaan Kementerian Agama RI menerima langsung aspirasi mahasiswa. Dalam audiensi itu, pihak Kemenag menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

“Kami tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pembinaan mahasiswa tetap kami lakukan. Kemenag juga memiliki mekanisme sebelum mengambil keputusan terkait izin kampus,” ujarnya.

Tags
  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Artikel Terkait

KPK RI Jangan Diam! Mahasiswa Gelar Aksi Demonstrasi, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Dana BOS SMA Negeri 6 Kendari
Berita

KPK RI Jangan Diam! Mahasiswa Gelar Aksi Demonstrasi, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Dana BOS SMA Negeri 6 Kendari

  • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 33
  • 0Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com — Senin 27 Juli 2026 Ketua Lembaga Kajian dan Riset Hukum (LKRH), Andika Saputra, menyampaikan keprihatinannya terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai anggaran negara yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, terbuka, efektif, efisien, serta […]

Klarifikasi PT.RJL terkait dugaan sengketa lahan mendapat tanggapan dari GMH Sultra-Jakarta.
Berita

GMH Sultra-Jakarta: Konferensi Pers Humas Bukan Penentu Benar atau Salahnya Klaim Masyarakat

  • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 31
  • 0Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com — Menanggapi klarifikasi yang disampaikan Humas PT. Riota Jaya Lestari (RJL) berinisial AJ melalui konferensi pers di Hotel Majestic pada Minggu, 26 Juli 2026, terkait polemik dugaan penyerobotan lahan warga yang disebut tidak berdasar dan dinilai telah menimbulkan kegaduhan, Ketua Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sultra–Jakarta, Abdi Aditya, menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan klaim […]

GARPEM Sultra Kejagung mendesak pengawalan penyidikan dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Kolaka
Berita

GARPEM Sultra Desak Kejaksaan Agung Kawal Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Pertambangan Nikel di Kolaka: Ada Apa dengan Kejati Sultra? Awalnya Berapi-api, Namun Hingga Kini Belum Ada yang di tetapkan Tersangka? 

  • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 42
  • 0Komentar

‎‎Jakarta, nalarpubliknews.com — Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (GARPEM Sultra) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengawal secara ketat proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra). ‎ ‎Ketua GARPEM Sultra, Aksan Setiawan, menilai penanganan perkara tersebut masih menjadi perhatian […]

HIPMA Konsel mendesak pemeriksaan dugaan rangkap jabatan Sekdes Buke dan sengketa tanah di Desa Buke.
Berita Daerah

HIPMA Konsel Jakarta Minta Pemerintah Usut Dugaan Rangkap Jabatan Sekdes Buke dan Sengketa Tanah

  • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 47
  • 0Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com — 16 Juli 2026 Himpunan Mahasiswa Konawe Selatan (HIPMA Konsel Jakarta) menanggapi klarifikasi Sekretaris Desa Buke terkait dugaan aktivitas di lokasi sengketa tanah di Dusun III, Desa Buke, Kecamatan Buke. HIPMA menegaskan bahwa klarifikasi merupakan hak setiap pihak, namun tidak menghapus pentingnya menindaklanjuti seluruh informasi yang berkembang. Ketua Umum HIPMA Konsel Jakarta, Adrian […]

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • suap izin prodi IAI Rawa Aopa Sulawesi Tenggara
    Hukum Pendidikan

    Suap Izin Prodi IAI Rawa Aopa Disorot, Isu Komersialisasi Menguat

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 76
    • 2Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Dugaan suap dalam pengurusan izin Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah di IAI Rawa Aopa, Sulawesi Tenggara, mencuat ke publik. Kasus ini kembali mengangkat isu komersialisasi pendidikan di kampus Islam. Koordinator PUSKOM Indonesia, Robby Anggara, mengungkap dugaan praktik “uang pelicin” dalam pengurusan izin prodi. Ia menyebut pihak yayasan menjalin komunikasi dengan oknum di […]

  • KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)
    All News Sosok

    KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)

    • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis malam (18/12/2025). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut kepada wartawan, Jumat dini hari. “Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” ujar Budi Dalam OTT ini, tim […]

  • kasus penggelapan dana BNI saat OJK memanggil manajemen bank terkait dana Rp 28 miliar.
    Nasional

    OJK Panggil BNI, Desak Penyelesaian Kasus Penggelapan Dana Gereja Rp 28 Miliar

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Kasus penggelapan dana BNI menarik perhatian publik setelah Otoritas Jasa Keuangan memanggil manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dugaan kerugian mencapai Rp 28 miliar yang melibatkan dana jemaat gereja di Sumatera Utara. Peristiwa ini mendorong pengawasan lebih ketat terhadap sistem perbankan dan perlindungan nasabah. (19/04/2026). OJK Desak BNI Selesaikan Kasus Secara […]

  • Aksi HP21N dan IMPH mendesak Kementerian Keuangan memeriksa Kepala Bea Cukai Kendari terkait dugaan peredaran barang ilegal.
    Hukum

    HP21N dan IMPH Desak Kemenkeu Periksa Kepala Bea Cukai Kendari

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) dan Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) menyuarakan tuntutan kepada Kementerian Keuangan RI agar segera melakukan pencopotan dan pemeriksaan terhadap Kepala Bea Cukai Kendari. (Rabu, 8 Juli 2026) Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan maraknya peredaran minuman keras (miras) ilegal, rokok […]

  • perlindungan aktivis HAM dalam aksi damai di Indonesia
    Hukum

    Perlindungan Aktivis HAM Diperkuat Sejak Awal Proses Hukum

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 60
    • 0Komentar

    JAKARTA, nalarpubliknews.com – Perlindungan aktivis HAM kini menjadi fokus utama pemerintah dalam memperkuat sistem hukum nasional. Melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara memastikan setiap pembela HAM mendapat perlindungan sejak awal proses hukum. Selain itu, Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa pemerintah ingin mencegah kriminalisasi terhadap aktivis. Oleh karena itu, […]

  • petugas Imigrasi Batam WNA memeriksa dokumen tenaga asing
    Hukum

    Imigrasi Batam Amankan 29 WNA RRT Diduga Salahgunakan Izin Tinggal di Proyek Konstruksi

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Rahmadani
    • visibility 140
    • 3Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com || Imigrasi Batam WNA kembali menjadi perhatian setelah petugas menemukan puluhan warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bekerja tanpa izin yang sesuai di proyek konstruksi. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas tenaga kerja asing di wilayah industri seperti Batam. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menggelar operasi […]

Terpopuler

    militer Denmark Greenland di landasan pacu bandara Arktik
    Internasional

    Denmark Siapkan Skenario Ekstrem di Greenland, Landasan Bandara Sempat Akan Diledakkan

    • calendar_month Jumat, 20 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 1.628
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com)  | Militer Denmark menyiapkan rencana darurat untuk menghancurkan landasan pacu bandara di Greenland saat ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) meningkat pada awal 2026. Media Denmark, DR, melaporkan bahwa pemerintah mengirim pasukan ke Greenland pada Januari. Pasukan tersebut membawa bahan peledak serta perlengkapan medis. Langkah ini menunjukkan keseriusan Denmark dalam menghadapi potensi konflik di […]

    modernisasi militer China dengan kapal induk Fujian
    All News War

    China Bakal Jadi Raksasa Laut 2026, Dominasi AS Terancam

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 1.393
    • 0Komentar

    Modernisasi militer China menunjukkan pergeseran menuju kekuatan udara laut yang lebih tangguh dan mampu beroperasi jauh dari wilayah daratan utamanya

    The Future of Mixed Reality: Blending the Virtual and the Real 2.10 Play Button
    Software Technology

    The Future of Mixed Reality: Blending the Virtual and the Real

    • calendar_month Selasa, 28 Jan 2025
    • account_circle Lili Cheng
    • visibility 1.089
    • 0Komentar

    At Microsoft Ignite 2023, we are announcing Copilot in Microsoft Dynamics 365 Guides, which combines the power of generative AI with mixed reality to help frontline workers complete complex tasks and resolve issues faster with less disruption to the flow of work. Copilot in Dynamics 365 Guides assists workers in industrial settings who deal with complex […]

    Unlikely Origins: The Humble Beginnings of Today’s Tech Titans
    Gadgets Technology

    Unlikely Origins: The Humble Beginnings of Today’s Tech Titans

    • calendar_month Minggu, 25 Feb 2024
    • account_circle ptmbi
    • visibility 947
    • 0Komentar

    Exploring the Tech-Savvy WondersThe delineation between digital and physical continues to blur, weaving a fabric of reality that resonates with the beats of progress. Within this exciting nexus, entrepreneurs and tech aficionados find a fertile ground to cultivate, explore, and thrive. As we navigate through the myriad of gadget-driven narratives, there are key trends and […]

    Diduga Tambang Nikel di Luar IUP, Operasi PT Paramitha Persada Tama Disorot: Program PPM Disebut Tak Berjalan Bertahun-tahun
    Daerah

    Diduga Tambang Nikel di Luar IUP, Operasi PT Paramitha Persada Tama Disorot: Program PPM Disebut Tak Berjalan Bertahun-tahun

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 855
    • 0Komentar

    Konawe Utara, nalarpubliknews.com – Isu tambang nikel Konawe Utara kembali mencuat setelah temuan lapangan mengarah pada aktivitas penambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). PT Paramitha Persada Tama di Kecamatan Lasolo Kepulauan kini menghadapi sorotan publik. Tim GreenSutera Indonesia mengungkap dugaan ini melalui investigasi langsung. Mereka mengumpulkan data lapangan dan mencatat kesaksian warga lingkar […]

Komentar Terbanyak

Program pilah sampah Jakarta mulai diterapkan pada 10 Mei 2026.
Nasional

Pramono Anung: DKI Jakarta Terapkan Program Pilah Sampah

  • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
  • account_circle Brian Putra
  • visibility 77
  • 6Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menjalankan program pilah sampah Jakarta pada Minggu, 10 Mei 2026. Program tersebut mengharuskan warga memisahkan sampah rumah tangga menjadi empat kategori. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan langsung kebijakan itu di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/5/2026). Ia menilai Jakarta perlu memperbaiki sistem pengelolaan sampah karena volume […]

perempuan Indonesia belajar untuk meningkatkan kemandirian
Pendidikan

Pengembangan Diri Perempuan: Kunci Kemandirian dan Pemberdayaan

  • calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
  • account_circle Rahmadani
  • visibility 201
  • 6Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com || Pengembangan diri perempuan menjadi aspek penting dalam membangun kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, perubahan sosial yang cepat menuntut perempuan untuk terus beradaptasi. Guru besar psikologi dari Universitas Indonesia, Rose Mini Agoes Salim, menegaskan bahwa perempuan perlu terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Dengan demikian, perempuan dapat menghadapi tantangan secara lebih […]

Bamsoet apresiasi buku The Art of Simple Leadership karya Steven Beteng bersama Jerry Hermawan Lo
Nasional

Bamsoet Apresiasi Buku The Art of Simple Leadership Karya Steven Beteng tentang Sosok Jerry Hermawan Lo

  • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 114
  • 6Komentar

Kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah, tetapi juga membangun arah yang jelas, kedekatan dengan tim, dan semangat untuk terus bertahan menghadapi perubahan.”_Jerry Hermawan Lo

Aktivitas kapal di Selat Malaka Indonesia jalur pelayaran internasional
Internasional

Signifikansi Strategis Selat Malaka dan Peran Indonesia dalam Keamanan Maritim Global: Perspektif Jepang

  • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
  • account_circle Rahmadani
  • visibility 197
  • 6Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com || Jepang menilai Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga Selat Malaka. Jalur ini menjadi penghubung utama antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, jalur ini juga menjadi salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia. Diplomat Jepang, Mitsuru Myochin, menegaskan pentingnya posisi Indonesia. Ia membandingkan Selat Malaka dengan Selat Hormuz. Kedua wilayah ini […]

Jusuf Kalla istilah syahid saat konferensi pers di Jakarta Selatan
Nasional

Jusuf Kalla Jelaskan Penggunaan Istilah “Syahid” saat Ceramah di UGM

  • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 126
  • 5Komentar

Jakarta, (Nalarpubliknews.com) – Jusuf Kalla istilah syahid menjadi perhatian publik setelah ceramah Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada viral. Ia kemudian memberikan penjelasan untuk meluruskan konteks pernyataannya. Jusuf Kalla Jelaskan Istilah Syahid di UGM Dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, Jusuf Kalla menjelaskan alasan penggunaan istilah “syahid”. Ia menyesuaikan pilihan kata dengan audiens yang […]

Terbaru

KPK RI Jangan Diam! Mahasiswa Gelar Aksi Demonstrasi, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Dana BOS SMA Negeri 6 Kendari
Berita

KPK RI Jangan Diam! Mahasiswa Gelar Aksi Demonstrasi, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Dana BOS SMA Negeri 6 Kendari

  • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 33
  • 0Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com — Senin 27 Juli 2026 Ketua Lembaga Kajian dan Riset Hukum (LKRH), Andika Saputra, menyampaikan keprihatinannya terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai anggaran negara yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, terbuka, efektif, efisien, serta […]

Klarifikasi PT.RJL terkait dugaan sengketa lahan mendapat tanggapan dari GMH Sultra-Jakarta.
Berita

GMH Sultra-Jakarta: Konferensi Pers Humas Bukan Penentu Benar atau Salahnya Klaim Masyarakat

  • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 31
  • 0Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com — Menanggapi klarifikasi yang disampaikan Humas PT. Riota Jaya Lestari (RJL) berinisial AJ melalui konferensi pers di Hotel Majestic pada Minggu, 26 Juli 2026, terkait polemik dugaan penyerobotan lahan warga yang disebut tidak berdasar dan dinilai telah menimbulkan kegaduhan, Ketua Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sultra–Jakarta, Abdi Aditya, menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan klaim […]

IPPMI Konsel Indonesia Desak Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Laporan Dugaan Perzinaan yang Menyeret Sekda Konawe Selatan
News

IPPMI Konsel Indonesia Desak Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Laporan Dugaan Perzinaan yang Menyeret Sekda Konawe Selatan

  • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 79
  • 0Komentar

JAKARTA, nalarpubliknews.com — IPPMI Konsel Indonesia mendesak aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas dalam menangani laporan dugaan tindak pidana perzinaan yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Selatan. Ketua Bidang Hukum dan HAM IPPMI Konsel Indonesia, Andika Saputra, mengatakan setiap laporan masyarakat harus diproses secara profesional, transparan, dan tanpa membedakan status maupun jabatan pihak […]

GARPEM Sultra Kejagung mendesak pengawalan penyidikan dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Kolaka
Berita

GARPEM Sultra Desak Kejaksaan Agung Kawal Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Pertambangan Nikel di Kolaka: Ada Apa dengan Kejati Sultra? Awalnya Berapi-api, Namun Hingga Kini Belum Ada yang di tetapkan Tersangka? 

  • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 42
  • 0Komentar

‎‎Jakarta, nalarpubliknews.com — Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (GARPEM Sultra) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengawal secara ketat proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra). ‎ ‎Ketua GARPEM Sultra, Aksan Setiawan, menilai penanganan perkara tersebut masih menjadi perhatian […]

KMN Desak Kejagung usut dugaan korupsi PT TMM
News

KMN Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pertambangan Nikel PT TMM di Mandiodo

  • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 34
  • 0Komentar

JAKARTA, nalarpubliknews.com — Korps Mahasiswa Nusantara (KMN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu (22/7/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawalan terhadap proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas pertambangan nikel PT Tristaco Mineral Makmur (PT TMM) di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam aksi […]

expand_less