Korban Kekerasan Seksual IAI Rawa Aopa Diduga Ditekan soal Dana KIP Kuliah

Jakarta, Nalarpubliknews.com – Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom Indonesia) mengecam keras dugaan tekanan yang dilakukan Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa terhadap korban kekerasan seksual berinisial AR. Puskom menilai pihak kampus belum menunjukkan keberpihakan kepada korban yang memilih mengundurkan diri karena trauma.

Kecaman tersebut muncul setelah publik mengetahui isi surat yang dikirim pihak kampus kepada orang tua korban. Dalam surat tertanggal 18 Mei 2026 itu, pihak kampus mengundang orang tua AR untuk mengikuti klarifikasi terkait dana KIP Kuliah yang diterima AR selama menjadi mahasiswa.

Tidak hanya itu, pihak kampus juga menyampaikan rencana melapor ke kepolisian apabila keluarga korban tidak menghadiri undangan klarifikasi kedua. Pihak kampus beralasan dana KIP Kuliah merupakan uang negara sehingga penggunaannya harus mengikuti ketentuan hukum.

Puskom Soroti Sikap Kampus

Kepala Bidang HAM dan Pendidikan Puskom Indonesia, Robby Lamasigi, menilai langkah tersebut menunjukkan kurangnya kepekaan kampus terhadap kondisi korban kekerasan seksual.

Menurut Robby, korban memilih mengundurkan diri karena mengalami trauma. Karena itu, kampus seharusnya mengutamakan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban daripada fokus pada persoalan administrasi.

“Ini sangat memprihatinkan. Korban mengundurkan diri karena trauma setelah mengalami kekerasan seksual, tetapi bukannya diberikan perlindungan dan pemulihan, justru dipanggil dan dibayangi ancaman pelaporan terkait dana KIP. Ini bentuk tekanan baru terhadap korban,” ujar Robby.

Ia menegaskan bahwa kampus harus memisahkan urusan administrasi beasiswa dari tanggung jawab perlindungan korban kekerasan seksual.

Administrasi Tidak Boleh Menekan Korban

Robby menjelaskan bahwa kampus memiliki hak untuk menyelesaikan persoalan administrasi KIP Kuliah. Namun, kampus wajib menjalankan proses tersebut secara manusiawi, transparan, dan proporsional.

Selain itu, kampus harus memperhatikan kondisi psikologis korban dalam setiap langkah yang diambil. Kampus juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan mendukung proses pemulihan korban, bukan justru menambah beban mental.

“Kampus harus membedakan antara mekanisme administrasi KIP dan kewajiban perlindungan korban kekerasan seksual. Jangan sampai aturan beasiswa dijadikan alat untuk membungkam atau menekan korban,” tegasnya.

Puskom menilai sikap kampus tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa pihak kampus belum menjalankan fungsi perlindungan dan pendampingan secara maksimal.

Desak Kemenag Bertindak

Robby menegaskan bahwa publik tidak bisa memisahkan keputusan korban untuk mundur dari trauma yang dialaminya. Oleh sebab itu, kampus perlu mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan korban dalam setiap kebijakan.

Ia juga mempertanyakan langkah konkret yang sudah dilakukan pihak kampus untuk membantu korban setelah peristiwa tersebut terjadi.

“Kalau korban mundur karena trauma, maka pertanyaan paling penting adalah apa yang sudah dilakukan kampus untuk melindungi korban. Apakah ada pendampingan, apakah ada pemulihan, dan apakah korban dijamin aman. Jangan justru korban yang terus dibebani,” kata Robby.

Karena itu, Puskom mendesak Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Inspektorat Jenderal untuk memeriksa kebijakan serta tindakan yang diambil pihak kampus.

Puskom juga meminta Kementerian Agama mengevaluasi tata kelola KIP Kuliah di IAI Rawa Aopa. Dengan demikian, program bantuan pendidikan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan dan tidak memunculkan persoalan baru.

“Kami mendesak Kemenag RI turun tangan. Periksa pihak kampus, periksa pengelola KIP, dan pastikan korban tidak mengalami reviktimisasi. Negara tidak boleh membiarkan korban kekerasan seksual kembali ditekan oleh institusi pendidikan,” ujarnya.

Pendidikan Islam Harus Menjadi Ruang Aman

Puskom menegaskan bahwa kampus berbasis agama harus menghadirkan lingkungan yang aman bagi seluruh mahasiswa. Terlebih lagi, korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan, dukungan, dan pendampingan agar dapat memulihkan diri.

Menurut Robby, pendidikan Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, kasih sayang, amanah, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi Islam harus menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kampus.

“Pendidikan Islam seharusnya berdiri di atas nilai keadilan, kasih sayang, amanah, dan perlindungan terhadap yang lemah. Jika korban kekerasan seksual justru diperlakukan seperti pihak yang bersalah, maka ini mencoreng marwah pendidikan Islam,” tutup Robby.