Puskom Resmi Laporkan Kopertais ke Diktis dan Itjen Kemenag RI
- account_circle Rahman
- calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
- visibility 109
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, nalatpubliknews.com – 8 Juni 2026 Eskalasi karut-marut tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di kawasan Indonesia Timur akhirnya memasuki babak baru yang lebih krusial. Hari ini, Pusat Konstitusi Mahasiswa (Puskom) Indonesia resmi mengambil langkah hukum dan administratif progresif dengan menyerahkan dokumen laporan pengaduan formal ke Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) serta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI di Jakarta.
Langkah ini diambil sebagai respons konkret atas mandeknya pengawasan dan kuatnya indikasi benturan kepentingan (conflict of interest) yang menggurita di internal Kopertais Wilayah VIII, khususnya yang menyeret nama sang Sekretaris, Dr. Nur Taufik Sanusi, M.Ag.
Membawa Tiga Klaster Bukti Systemic Failure
Dalam berkas laporan setebal puluhan halaman tersebut, Puskom melampirkan kronologi terstruktur yang mengurai tiga kasus besar dalam tiga tahun terakhir (2024–2026) sebagai bukti otentik adanya praktik regulatory capture atau pembajakan institusi negara oleh kepentingan oligarki swasta.
Tiga Poin Inti Laporan Puskom ke Kemenag Pusat:
1. Penyalahgunaan Wewenang (Kasus STAI YPIQ Baubau 2024): Bukti dokumen pembekuan sepihak nomor B-133/Un.06/PP.00.9/V/2024 yang dijadikan alat penekan administratif untuk melumpuhkan senat akademik demi membela kepentingan yayasan.
2. Rangkap Jabatan Absolut (Kasus STAI Al-Furqan Makassar 2025): Manifestasi nyata “akrobat dua baju” Dr. Nur Taufik Sanusi yang bertindak sebagai motor pemecatan pimpinan aktif di level yayasan swasta, sekaligus validator administrasi di tingkat Kopertais.
3. Pembiaran Kasus Moral dan Hukum (Kasus IAI Rawa Aopa 2026): Indikasi kuat tebang pilih penegakan aturan (selective enforcement) berupa penundaan hasil evaluasi kasus kekerasan seksual mahasiswi dan dugaan gratifikasi izin prodi, yang kontras dengan keterlibatan aktif oknum Kopertais sebagai penguji skripsi menjelang seremonial wisuda kampus setempat.
Desak Amputasi Struktural dan Audit Investigatif Khusus
Perwakilan Puskom Indonesia menegaskan bahwa penyerahan laporan langsung ke episentrum kekuasaan di Jakarta dilakukan karena penanganan di tingkat regional Sulawesi dinilai sudah mengalami jalan buntu (deadlock) akibat penyaringan informasi oleh oknum yang dilaporkan.
Puskom mendesak Direktur PTKI, Prof. Sahiron, bersama jajaran Inspektorat Jenderal Kemenag RI untuk segera mengambil tindakan luar biasa (extraordinary measures):
Pertama, Meminta Itjen Kemenag segera menurunkan Tim Audit Investigasi Khusus ke kantor Kopertais Wilayah VIII guna memeriksa seluruh lalu lintas produk hukum dan administrasi yang dinilai tebang pilih.
Kedua, Mendesak pencopotan atau penonaktifan sementara Dr. Nur Taufik Sanusi, M.Ag. dari jabatan struktural Sekretaris Kopertais Wilayah VIII selama proses pemeriksaan berlangsung, demi menjamin kepastian hukum dan objektivitas investigasi.
Ketiga, Menuntut pembekuan izin wisuda dan operasional IAI Rawa Aopa hingga hak perlindungan serta keadilan bagi mahasiswi korban kekerasan seksual dipenuhi secara nyata, bukan sekadar janji di atas kertas.
Langkah berani Puskom melapor ke Itjen dan Diktis Kemenag RI hari ini menaruh beban moral yang besar di pundak otoritas pusat. Publik, mahasiswa, dan ratusan dosen kritis di Indonesia Timur kini sedang menonton, apakah Kementerian Agama berani bertindak tegas membersihkan instansinya dari anasir kepentingan privat, atau justru membiarkan marwah pendidikan tinggi Islam terus digadaikan demi menjaga kenyamanan elit birokrasinya.
Bola panas kini resmi bergulir di Lapangan Banteng dan Thamrin. Perjuangan memulihkan otonomi akademik dan keadilan bagi civitas akademika di Indonesia Timur telah mencapai meja tertinggi negara dan gerakan ini dipastikan tidak akan mundur selangkah pun hingga reformasi total di Kopertais Wilayah VIII terwujud.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Endana
- Sumber: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar