Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Tolak Penerbitan RKAB CV. UBP, GMII Beberkan Dugaan Skandal Perambahan Hutan

Tolak Penerbitan RKAB CV. UBP, GMII Beberkan Dugaan Skandal Perambahan Hutan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 207
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, nalarpubliknews.com – Penolakan RKAB tambang menjadi tuntutan Gerakan Mahasiswa Intelektual Indonesia (GMII) terhadap CV Unaaha Bakti Persada. GMII menilai perusahaan itu masih memiliki persoalan hukum dan administrasi terkait dugaan pelanggaran kawasan hutan serta kewajiban sanksi administratif bernilai ratusan miliar rupiah.

GMII meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM menolak penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik CV Unaaha Bakti Persada sampai seluruh kewajiban hukum dan administrasi selesai.

Penolakan RKAB Tambang Jadi Sorotan GMII

GMII mengungkap dugaan penggarapan kawasan hutan tanpa izin seluas 52,86 hektare oleh CV Unaaha Bakti Persada. Selain itu, perusahaan itu juga belum melunasi sanksi administratif senilai Rp541 miliar.

GMII menilai aktivitas itu merusak lingkungan dan menghilangkan fungsi kawasan hutan. Organisasi mahasiswa tersebut juga menyebut dugaan pelanggaran itu berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Ketua Umum GMII, Edrian Saputra, menegaskan pemerintah harus bersikap tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan pertambangan dan kehutanan.

“Negara tidak boleh kalah oleh korporasi yang abai terhadap aturan. Jika Dirjen Minerba tetap menerbitkan RKAB kepada perusahaan yang belum menyelesaikan sanksi administratif ratusan miliar rupiah, maka publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan penyelamatan lingkungan,” ujar Edrian.

GMII Minta Evaluasi Izin Tambang

GMII meminta Kementerian ESDM mengevaluasi seluruh izin dan aktivitas CV Unaaha Bakti Persada. Organisasi itu juga mendesak pemerintah menunda atau menolak penerbitan RKAB sampai perusahaan menyelesaikan semua kewajiban hukum dan administrasi.

Menurut GMII, pemerintah hanya boleh memberi RKAB kepada perusahaan yang patuh terhadap aturan serta memiliki komitmen menjaga lingkungan hidup.

GMII juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di berbagai daerah. Organisasi itu menilai pengawasan ketat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan praktik pertambangan ilegal.

Masyarakat dapat mengakses informasi regulasi pertambangan melalui Kementerian ESDM dan Ditjen Minerba.

GMII Siapkan Langkah Lanjutan

GMII menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut hingga pemerintah mengambil langkah tegas. Organisasi mahasiswa itu juga membuka peluang menggelar aksi massa dan melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.

GMII menegaskan penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Organisasi itu juga meminta pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan dalam tata kelola sumber daya alam.

Selain itu, GMII berharap pemerintah memperkuat transparansi dalam proses penerbitan izin pertambangan. Langkah itu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor pertambangan nasional.

Penulis

Berita cepat, akurat dan terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • sinergi Kalteng Kalsel antara Agustiar Sabran dan Muhidin di Palangka Raya

    Kalteng–Kalsel Perkuat Sinergi, Dorong Pembangunan Regional hingga Nasional

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 93
    • 1Komentar

    PALANGKA RAYA, (Nalarpubliknews.com) || Sinergi Kalteng Kalsel menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan regional dan memperkuat kontribusi daerah terhadap program nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkatkan kerja sama dengan Kalimantan Selatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Pertemuan antara Agustiar Sabran dan Muhidin di Kodam XXII/Tambun Bungai memperkuat komitmen kolaborasi lintas wilayah. […]

  • Koperasi Desa Merah Putih serap 1 juta pekerja dengan fasilitas gudang dan distribusi hasil desa.

    Koperasi Desa Merah Putih Serap 1 Juta Pekerja

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan program Koperasi Desa Merah Putih mampu menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja. Selain itu, pemerintah menjalankan program ini untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka peluang kerja baru. Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah segera meresmikan 1.000 unit koperasi. Selanjutnya, pemerintah akan mempercepat realisasi hingga lebih dari 25 ribu koperasi […]

  • Latihan NATO Polandia 2026 di Orzysz dengan pasukan dan kendaraan militer

    Latihan “Amber Shock 2026”: 3.500 Tentara NATO Gelar Manuver Besar di Polandia

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Polandia, nalarpubliknews.com – Latihan NATO Polandia kembali digelar melalui Amber Shock 2026 dan melibatkan lebih dari 3.500 personel dari negara anggota NATO. Kegiatan ini berlangsung di timur laut Polandia, dekat perbatasan Rusia dan menarik perhatian kawasan. NATO memulai latihan pada 2 Mei dan akan menutupnya pada 8 Mei 2026. Selama periode ini, pasukan menjalankan manuver […]

  • Diduga Bayar Upah Karyawannya Di Bawah UMR Sultra, PT. Natural Persada Mandiri (NPM) Site PT. MLP Disorot Publik

    Diduga Bayar Upah Karyawannya Di Bawah UMR Sultra, PT. Natural Persada Mandiri (NPM) Site PT. MLP Disorot Publik

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 689
    • 0Komentar

      Konawe Utara, nalarpubliknews.com – Dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di site PT MLP yang dikelola PT Natural Persada Mandiri (NPM) Langgikima Konawe Utara (Konut) Sulawesi tenggara (Sultra) menjadi sorotan setelah Informasi tentang pembayaran upah karyawan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan dugaan memperkerjakan anak di bawah umur, memicu desakan agar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sultra […]

  • Presiden Mesir ditembak mati saat parade militer 1981

    Presiden Mesir Anwar Sadat Tewas Ditembak Usai Perjanjian Damai dengan Israel

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Jakarta, Nalarpubliknews.com – Presiden Mesir Anwar Sadat tewas dalam serangan bersenjata saat menghadiri parade militer di Kairo pada 6 Oktober 1981. Insiden itu terjadi beberapa tahun setelah Sadat menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Pemerintah Mesir menggelar parade tersebut untuk memperingati keberhasilan pasukan Mesir dalam Perang Yom Kippur 1973. Saat acara berlangsung, Sadat duduk di tribun […]

  • demo minerba PT PPT di depan kantor Dirjen Minerba Jakarta oleh aktivis Sultra

    Demo Jilid II di Jakarta, Aktivis Sultra Desak Pemerintah Tinjau dan Evaluasi Izin PT PPT di Konawe Utara

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 86
    • 5Komentar

    Jakarta, Nalarpubliknews.com || Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Rabu (6/5). Mereka menuntut pemerintah mencabut izin operasional PT Paramita Persada Tama (PPT) yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan pelanggaran serius oleh […]

expand_less