Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » DPD Corak Konkep: Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Proyek Jembatan Gantung Tumburano

DPD Corak Konkep: Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Proyek Jembatan Gantung Tumburano

  • account_circle Brian Putra
  • calendar_month 4 jam yang lalu
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, nalarpubliknews.com – Dewan Pimpinan Daerah Corong Aspirasi Rakyat Konawe Kepulauan (DPD CORAK KONKEP) menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bentuk dorongan kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Tumburano di Kabupaten Konawe Kepulauan. (05/06/2025).

Ketua Umum DPD Corak Konkep, Sandi Nayoyan, menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara, sekaligus mendorong adanya langkah tegas dari aparat penegak hukum. Menurutnya, proyek yang menggunakan uang negara wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

DPD Corak Konkep menilai bahwa dugaan persoalan dalam proyek tersebut perlu menjadi perhatian serius Kejaksaan Agung RI. Dugaan tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, hingga kualitas hasil pekerjaan di lapangan yang dinilai menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait manfaat pembangunan yang seharusnya dirasakan secara maksimal oleh warga setempat.
Berdasarkan data yang dihimpun DPD Corak Konkep, proyek pembangunan Jembatan Gantung Tumburano diketahui merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur nasional dengan nilai anggaran sekitar Rp3,6 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Pihaknya menduga bahwa anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk mendorong peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat belum terealisasi secara optimal sebagaimana tujuan awal pembangunan.

Sandi Nayoyan menegaskan bahwa pihaknya meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran pada proyek tersebut. Menurutnya, apabila ditemukan indikasi pengurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pelaksanaan yang tidak mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), maupun penyalahgunaan kewenangan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.
“Kami meminta Kejaksaan Agung RI untuk bertindak cepat dan tidak menunggu polemik ini berkembang lebih jauh. Dugaan penyimpangan dalam proyek Jembatan Gantung Tumburano harus diusut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh dirugikan dan masyarakat berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas,” tegas Sandi Nayoyan.

Selain itu, DPD Corak Konkep juga mendesak Kejaksaan Agung RI agar segera memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Direktur CV Mukmin Alfa Duaenam terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara atas dugaan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan.

DPD Corak Konkep turut meminta aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan adanya kerja sama yang tidak sah antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan proyek senilai Rp3,6 miliar tersebut. Namun demikian, pihaknya menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Rencananya, aksi demonstrasi akan digelar dalam waktu dekat dengan fokus utama mendesak Kejaksaan Agung RI agar mengambil langkah hukum secara tegas terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat apabila nantinya ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Proyek Jembatan Gantung Tumburano.

  • Penulis: Brian Putra
  • Editor: Nur Wayda
  • Sumber: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • suap pajak pabrik baja saat sidak kementerian keuangan

    Purbaya: Dengan Segala Cara, Kita Ambil Alih Pabriknya

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Jakarta, (Nalarpubliknews.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa menegaskan negara tidak akan mentoleransi praktik suap yang dilakukan pelaku industri untuk menghindari kewajiban pajak. Ia bahkan siap mengambil alih kepemilikan pabrik yang terbukti terus menyogok aparat pajak maupun bea cukai. Purbaya menyampaikan pernyataan tegas tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sebuah pabrik baja di Jakarta. Metro […]

  • “Mencegah Repetisi Pola Krisis Tata Kelola SDA di Sulawesi Tenggara”

    “Mencegah Repetisi Pola Krisis Tata Kelola SDA di Sulawesi Tenggara”

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Jakarta, Nalarpubliknews.com — Juru Bicara Adrian Moita menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Ia menyampaikan pernyataan tersebut berdasarkan analisis data dan pengalaman sejumlah daerah penghasil SDA di Indonesia. Adrian menjelaskan bahwa kekayaan SDA tidak selalu menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tata kelola yang lemah justru memicu berbagai persoalan ekonomi, sosial, […]

  • dominasi teknologi China dalam pengembangan AI dan industri manufaktur

    Elon Musk: China Berpeluang Dominasi AI, Kendaraan Listrik, dan Robotika Global

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 76
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Dominasi teknologi China kini menarik perhatian global. Elon Musk menilai China akan memimpin AI, kendaraan listrik, dan robotika. Pernyataan ini muncul dalam wawancara panjang yang dikutip Global Times. Selain itu, Musk melihat tren ini bukan kebetulan. Ia menilai China membangun fondasi kuat sejak lama. Oleh karena itu, banyak negara mulai memberi perhatian […]

  • Petugas Polri dan imigrasi mengawal WNA dalam kasus judi online internasional di Jakarta

    Polri Titipkan 320 WNA Kasus Judi Online Internasional ke Imigrasi

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Kepolisian mengawal warga negara asing yang terlibat kasus judi online internasional saat tiba di lokasi detensi imigrasi di Jakarta.

  • serangan AS Israel ke Iran mengguncang wilayah permukiman dan menyebabkan kerusakan bangunan

    Serangan AS–Israel ke Iran Meningkat, Teheran dan Qom Dilanda Ledakan Besar

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Teheran, (Nalarpubliknews.com) || 27 Maret 2026 Serangan AS Israel ke Iran kembali meningkat tajam pada Jumat (27/3/2026) dengan Teheran dan Qom menjadi target utama. Rentetan ledakan besar mengguncang ibu kota Iran sepanjang malam dan memicu kepanikan warga di berbagai wilayah. Militer Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan titik strategis di Teheran. Sistem pertahanan udara […]

  • hauling batu bara Sikui melintasi jalan umum pada malam hari

    Aktivitas Hauling Batu Bara di Desa Sikui Disorot Warga, Diduga Gunakan Jalan Umum dan Dekat Permukiman

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 93
    • 2Komentar

    “Yang kami pertanyakan, apakah aktivitas hauling batu bara ini sudah sesuai aturan atau belum. Karena yang terdampak langsung adalah masyarakat”

    “Kami hanya ingin kejelasan. Jika memang sesuai aturan, tolong disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.”

    “Kami berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengecek dan memastikan aktivitas ini tidak merugikan warga.”

expand_less