“Mencegah Repetisi Pola Krisis Tata Kelola SDA di Sulawesi Tenggara”
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
- visibility 172
- comment 0 komentar
- print Cetak
Seorang narasumber terlihat sedang bekerja menggunakan perangkat komputer portabel di sebuah ruang kerja. Aktivitas ini menggambarkan proses pengolahan data dan penyusunan analisis sebagai bagian dari kegiatan kajian dan komunikasi publik terkait isu kebijakan dan tata kelola pembangunan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Nalarpubliknews.com — Juru Bicara Adrian Moita menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Ia menyampaikan pernyataan tersebut berdasarkan analisis data dan pengalaman sejumlah daerah penghasil SDA di Indonesia.
Adrian menjelaskan bahwa kekayaan SDA tidak selalu menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tata kelola yang lemah justru memicu berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai resource curse. Fenomena itu muncul ketika eksploitasi sumber daya memicu ketimpangan dan kerusakan lingkungan.
Pengalaman Daerah Penghasil SDA
Adrian menilai pengalaman sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera menjadi pelajaran penting. Beberapa daerah penghasil minyak, gas, batu bara, dan mineral mencatat kontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
Namun, kondisi itu tidak selalu menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan kualitas pembangunan manusia juga belum terjadi secara signifikan.
Selain itu, Adrian mengatakan sektor ekstraktif menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan besarnya kontribusi sektor itu terhadap ekonomi daerah.
Dampak Lingkungan dan Sosial
Adrian juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Ia menyebut pertambangan memberi tekanan terhadap hutan, wilayah pesisir, dan sumber daya air.
Menurutnya, tekanan lingkungan dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Konflik agraria dan beban pemulihan lingkungan juga berpotensi meningkat.
“Berbagai persoalan tersebut tidak muncul secara terpisah. Terdapat hubungan sebab-akibat antara lemahnya perencanaan tata ruang, rendahnya transparansi perizinan, dan keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas ekstraktif,” ujar Adrian Moita.
Ia menilai kebijakan SDA yang terlalu fokus pada produksi jangka pendek dapat memunculkan biaya sosial dan lingkungan bagi masyarakat.
Sorotan untuk Sulawesi Tenggara
Adrian menilai peningkatan aktivitas pertambangan dan industri mineral di Sulawesi Tenggara perlu disertai penguatan tata kelola.
Ia mengatakan ekspansi sektor ekstraktif meningkatkan tekanan terhadap ruang hidup masyarakat dan ekosistem darat maupun pesisir.
Karena itu, Adrian mendorong pemerintah memperkuat basis data lingkungan. Ia juga meminta evaluasi daya dukung dan daya tampung wilayah dilakukan secara berkala.
Selain itu, Adrian meminta pemerintah mengintegrasikan kebijakan perizinan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
Dorongan Tata Kelola Transparan
Adrian menegaskan pernyataannya bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan. Ia justru mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel.
“Pernyataan sikap agar Sulawesi Tenggara tidak mengalami pola persoalan yang sama merupakan kesimpulan rasional berbasis data dan pengalaman empiris daerah lain,” kata Adrian.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan SDA di Sulawesi Tenggara bergantung pada sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
