Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » PB.HAM SULTRA Soroti Aktivitas Hauling PT TPM, Infrastruktur Rusak – Pemda dan DPRD Diminta Bertindak

PB.HAM SULTRA Soroti Aktivitas Hauling PT TPM, Infrastruktur Rusak – Pemda dan DPRD Diminta Bertindak

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
  • visibility 76
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Konawe, nalarpubliknews.com – PB.HAM Sultra menyoroti aktivitas hauling PT TPM yang merusak jalan di Kecamatan Anggaberi. Kerusakan paling parah muncul di Kelurahan Lawulo, Unaasi, dan Toriki.

Dampak Hauling terhadap Infrastruktur

Ketua Umum PB.HAM Sultra, Muh. Supril, menilai truk pengangkut crude palm oil (CPO) memicu kerusakan jalan. Truk melintas setiap hari dengan muatan berat. Aktivitas ini mempercepat kerusakan pada ruas jalan utama.

Jalan tersebut menjadi akses penting bagi warga. Masyarakat menggunakannya untuk bekerja, berdagang, dan bersekolah. Kini warga harus menghadapi jalan berlubang dan berdebu.

Mobilitas Warga Terganggu

Warga mengaku kesulitan saat melintas. Mereka harus memperlambat kendaraan agar tetap aman. Waktu tempuh pun menjadi lebih lama.

Pengendara motor menghadapi risiko lebih tinggi. Banyak pengendara hampir terjatuh saat melewati lubang. Debu tebal juga mengurangi jarak pandang di siang hari.

“Kami menerima banyak laporan soal jalan rusak dan debu akibat hauling. Kondisi ini harus segera ditangani,” ujar Muh. Supril.

Sorotan terhadap Pengawasan

PB.HAM Sultra menilai pengawasan terhadap PT TPM belum optimal. Perusahaan tetap menggunakan jalan umum tanpa perawatan rutin. Kondisi ini merugikan masyarakat sekitar.

Mereka menegaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab. Perusahaan perlu memperbaiki jalan dan mengatur operasional truk. Langkah ini penting untuk mengurangi dampak negatif.

Desakan kepada Pemerintah

PB.HAM Sultra mendesak pemerintah daerah dan DPRD segera bertindak. Pemerintah perlu turun langsung ke lapangan. Mereka juga harus mengevaluasi izin operasional perusahaan.

Selain itu, pemerintah perlu menetapkan aturan yang lebih tegas. Pengawasan harus berjalan konsisten. Jika terjadi pelanggaran, pemerintah harus memberi sanksi.

“Kami meminta pemerintah bertindak cepat dan tegas,” kata Muh. Supril.

Rencana Aksi dan Harapan Warga

PB.HAM Sultra akan terus mengawal persoalan ini. Mereka berencana menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat. Aksi juga akan dilakukan di kantor pusat PT TPM di Jakarta.

Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan. Mereka juga meminta pengaturan aktivitas hauling yang lebih tertib. Warga ingin tetap beraktivitas tanpa rasa khawatir.

Kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara industri dan kepentingan publik. Warga berharap semua pihak mengambil langkah nyata agar kondisi segera membaik.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • debat publik Danantara di Makassar membahas pengelolaan BUMN dan ekonomi baru

    Makassar Buka Roadshow Debat Danantara, Pakar Soroti Risiko dan Peluang Superholding BUMN

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 79
    • 2Komentar

    Debat publik Danantara di Makassar mengupas peluang dan risiko pengelolaan BUMN melalui konsep superholding. Para pakar menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik agar kebijakan ini benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Pilkada lewat DPRD menjadi pembahasan revisi UU Pemilu 2026

    Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Muncul, Dinilai Ancam Demokrasi

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali muncul pada 2026. Isu ini mencuat setelah revisi Undang-Undang Pemilu masuk agenda legislasi nasional. Publik mulai menyoroti arah perubahan sistem demokrasi di Indonesia. DPR RI kini membahas revisi UU Pemilu. Dalam pembahasan itu, sejumlah pihak mengusulkan perubahan mekanisme Pilkada langsung menjadi pemilihan melalui DPRD. […]

  • Ilustrasi audit proyek Kementerian Pekerjaan Umum dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Rp2,6 triliun dan indikasi kegagalan sistem pengawasan menurut IAW.

    IAW Soroti Indikasi Kegagalan Sistemik di Kementerian PU, Temuan BPK Capai Rp2,6 Triliun

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle Arin Fahrul Sanjaya
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta, (Nalarpubliknews.com)  – kegagalan sistemik Kementerian PU kembali menjadi sorotan setelah Indonesian Audit Watch mengungkap banyaknya rekomendasi audit yang belum diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan persoalan yang tidak lagi bersifat administratif, melainkan menyentuh aspek mendasar dalam tata kelola. Berdasarkan data tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat 1.305 rekomendasi yang belum tuntas atau […]

  • helikopter jatuh Kalimantan Barat.

    Helikopter Jatuh Kalimantan Barat: Ekor PK-CFX Ditemukan

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Jakarta, Nalarpubliknews.com – Insiden helikopter jatuh di Kalimantan Barat kini memasuki fase krusial. Setelah itu, tim SAR gabungan menemukan serpihan yang diduga sebagai bagian ekor di wilayah Sekadau pada 16 April 2026. Temuan ini langsung membantu tim mempersempit area pencarian sekaligus mempercepat proses evakuasi korban. Selain itu, penemuan ini memberi arah yang lebih jelas bagi […]

  • Aksi HP21N dan IMPH mendesak Kementerian Keuangan memeriksa Kepala Bea Cukai Kendari terkait dugaan peredaran barang ilegal.

    HP21N dan IMPH Desak Kemenkeu Periksa Kepala Bea Cukai Kendari

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) dan Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) menyuarakan tuntutan kepada Kementerian Keuangan RI agar segera melakukan pencopotan dan pemeriksaan terhadap Kepala Bea Cukai Kendari. (Rabu, 8 Juli 2026) Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan maraknya peredaran minuman keras (miras) ilegal, rokok […]

  • penyimpangan anggaran Konawe di kantor pemerintah daerah Konawe Utara

    Anggaran Setda–Setwan Konut Disorot, Ampuh Sultra Minta Kejari Turun Tangan

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 184
    • 0Komentar

    JAKARTA, nalarpubliknews.com – Penyimpangan anggaran Konawe kembali menarik perhatian publik setelah Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mengungkap temuan terbaru. Kasus ini terjadi di Kabupaten Konawe Utara dan melibatkan pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah serta Sekretariat DPRD. Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan bahwa timnya menemukan indikasi penyimpangan sekitar Rp700 juta. Ia merinci dugaan […]

expand_less