KPK dan Kejagung Didesak Periksa Menteri Koperasi Ferry Juliantono Terkait Dugaan Korupsi dan Pungli Dana Bergulir LPDB-KUMKM
- account_circle Rahman
- calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
- visibility 42
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, nalarpubliknews.com – Forum Demokrasi Rakyat (FDR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) dalam proses penyaluran Dana Bergulir LPDB-KUMKM, termasuk memeriksa Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk memberikan klarifikasi apabila diperlukan dalam proses hukum.
Menurut Forum Demokrasi Rakyat, program Dana Bergulir LPDB-KUMKM merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara. Karena menyangkut dana publik, setiap dugaan penyimpangan dalam tata kelola maupun proses penyalurannya perlu ditangani secara terbuka dan profesional guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Koordinator aksi, Gie seftian mengatakan pihaknya menerima berbagai informasi, dokumen, serta pengaduan yang mengindikasikan adanya dugaan permintaan outfee sebesar 4% dari nilai pengajuan dana bergulir. Menurutnya, hal itu harus dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, bukan dibiarkan menjadi spekulasi di ruang publik.
Selain itu terdapat dugaan adanya praktik permintaan biaya kepada para pemohon dana bergulir yang disebut sebagai “biaya transportasi” yang nilainya bervariasi mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.
Forum Demokrasi Rakyat menilai bahwa dugaan adanya pungutan di luar ketentuan dalam program pembiayaan pemerintah merupakan persoalan serius karena berpotensi menghambat akses koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan yang semestinya diberikan secara adil, transparan, dan tanpa biaya ilegal.
Selain itu, FDR menyatakan telah menerima sejumlah dokumen dan tangkapan layar komunikasi dan bukti-bukti transaksi yang menurut mereka patut menjadi bahan pendalaman aparat penegak hukum.
FDR juga menilai bahwa transparansi dalam pengelolaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Karena itu, selain penegakan hukum, Badan Pemeriksa Keuangan juga didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengajuan, verifikasi, persetujuan, hingga pencairan dana agar seluruh proses dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Mendesak KPK dan Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dan pungutan liar dalam penyaluran Dana Bergulir LPDB-KUMKM.
2. Mendesak Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan klarifikasi secara terbuka terkait berbagai informasi yang berkembang mengenai dugaan praktik pungutan dalam proses pengajuan Dana Bergulir LPDB-KUMKM.
3. Mendesak dilakukan audit investigatif terhadap tata kelola Dana Bergulir LPDB-KUMKM guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
4. Mendesak Kementerian Koperasi melakukan reformasi sistem penyaluran dana bergulir melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, digital, dan dapat diawasi publik.
Forum Demokrasi Rakyat menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Forum Demokrasi Rakyat menegaskan bahwa aksi ini bukanlah akhir dari upaya pengawalan terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM. Forum Demokrasi Rakyat akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar di Kementerian Koperasi, KPK, Kejaksaan Agung, serta lembaga negara terkait lainnya.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar