Diktis Kemenag Didorong Lakukan Audit Khusus, Pergantian Ketua STAI Al-Furqan Makassar Tuai Pertanyaan

Makassar, nalarpubliknews.com – Polemik pergantian Ketua STAI Al-Furqan Makassar terus menjadi perhatian publik dan civitas akademika. Berbagai pertanyaan muncul terkait dasar, mekanisme, serta prosedur yang digunakan dalam proses pemberhentian mantan Ketua STAI Al-Furqan Makassar, Dr. Ismail, S.H.I., S.Pd.I., M.A.

Sejumlah kalangan akademisi dan pemerhati pendidikan tinggi mendorong Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan audit khusus terhadap tata kelola dan proses pengambilan keputusan yang melatarbelakangi pergantian pimpinan perguruan tinggi tersebut.

Sorotan publik menguat setelah terungkap bahwa rapat yang menjadi dasar keputusan pemberhentian dilaksanakan pada 25 Juli 2025. Namun, berdasarkan informasi yang berkembang, undangan rapat bernomor 04.a/YPIQ/SU/VII/2025 yang menjadi dasar pelaksanaan rapat tersebut tidak mencantumkan nama Dr. Ismail sebagai peserta yang diundang.

Lebih lanjut, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dokumen undangan tersebut baru diketahui oleh Dr. Ismail pada Agustus 2025. Fakta tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, keterbukaan informasi, dan pelibatan pihak yang terdampak langsung oleh keputusan strategis yang diambil dalam lingkungan perguruan tinggi.

Selain itu, sejumlah pihak juga menyoroti mekanisme pelaksanaan rapat yang dijadikan dasar penerbitan keputusan pemberhentian. Kalangan akademisi menilai bahwa setiap kebijakan yang menyangkut kepemimpinan perguruan tinggi semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan tata kelola yang baik sesuai ketentuan statuta serta regulasi pendidikan tinggi yang berlaku.

Tidak hanya itu, perhatian publik juga tertuju pada kondisi yang dialami sejumlah dosen di lingkungan STAI Al-Furqan Makassar. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat dua dosen yang diduga tidak lagi diberikan kesempatan memperoleh beban mengajar sebagaimana sebelumnya setelah dianggap memiliki kedekatan atau menunjukkan dukungan terhadap kepemimpinan Dr. Ismail.

Kondisi tersebut disebut terjadi sebelum diterbitkannya surat penyampaian yayasan bernomor 27/YPIQ/II/2026. Hingga saat ini, belum terdapat penjelasan resmi mengenai alasan akademik maupun administratif yang menjadi dasar kebijakan tersebut.

Sejumlah pemerhati pendidikan menilai bahwa apabila benar terdapat pembatasan aktivitas akademik terhadap dosen karena perbedaan pandangan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan akademik dan iklim profesional di lingkungan perguruan tinggi.

Di sisi lain, berkembang pula perhatian publik terhadap informasi mengenai adanya pihak yang diketahui memiliki posisi strategis dalam struktur Kopertais Wilayah VIII sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Qur’an Makassar.

Keberadaan posisi ganda tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pentingnya menjaga independensi dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tata kelola perguruan tinggi.

Sejumlah pihak menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dan klarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat akademik.

Atas berbagai fakta dan informasi yang berkembang, kalangan akademisi dan pemerhati pendidikan tinggi mendorong Diktis Kementerian Agama RI untuk melakukan audit khusus dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola STAI Al-Furqan Makassar.

Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan seluruh proses yang berkaitan dengan pergantian pimpinan, pelaksanaan fungsi organ kampus, serta kebijakan akademik berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan yang berlaku.

Mereka menilai audit khusus dari Diktis tidak hanya penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik, tetapi juga untuk menjaga marwah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem tata kelola pendidikan tinggi yang sehat dan profesional.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Qur’an Makassar maupun pihak-pihak terkait lainnya masih diharapkan memberikan klarifikasi resmi atas berbagai informasi yang berkembang.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.