Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Desak Kejagung RI dan KPK RI Periksa Dugaan Korupsi Dana Desa Andumowu Tahun 2021–2025.

Desak Kejagung RI dan KPK RI Periksa Dugaan Korupsi Dana Desa Andumowu Tahun 2021–2025.

  • account_circle Brian Putra
  • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
  • visibility 87
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, nalarpubliknews.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Konsorsium Pemuda dan Mahasiswa Jakarta (KOMNAS–Jakarta) mendatangi kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (06/05/2026). Mereka meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan korupsi Dana Desa di Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara.

Koordinator aksi, Kevin Alvaro, menegaskan bahwa aksi tersebut bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, Dana Desa harus benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Soroti Minimnya Transparansi

Kevin Alvaro mengatakan pihaknya menemukan indikasi lemahnya pengawasan internal dalam pengelolaan Dana Desa Andumowu. Ia juga menilai pemerintah desa belum terbuka dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Kondisi ini menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa,” ujar Kevin.

Ia menambahkan, pemerintah desa diduga tidak menjalankan sejumlah mekanisme sesuai aturan. Dugaan itu mencakup pelaksanaan musyawarah desa (musdes) dan penyusunan APBDes yang seharusnya berlangsung secara partisipatif dan transparan.

Berdampak pada Pembangunan Desa

KOMNAS–Jakarta menilai dugaan penyimpangan Dana Desa berdampak langsung terhadap masyarakat. Mereka menyebut pembangunan infrastruktur dasar berjalan lambat dan pelayanan publik menurun.

“Masyarakat Desa Andumowu justru mengalami kerugian akibat program pembangunan yang tidak berjalan maksimal,” kata Kevin.

Menurutnya, jika aparat tidak segera bertindak, kondisi tersebut dapat menciptakan preseden buruk dalam tata kelola Dana Desa. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan aparat penegak hukum juga bisa menurun.

Desak Audit Investigatif

KOMNAS–Jakarta meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Mereka juga mendorong penelusuran aliran dana atau follow the money guna mengungkap pihak yang terlibat.

Selain itu, massa aksi mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan segera melakukan audit investigatif. Audit tersebut penting untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara.

Kevin juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan Dana Desa. Menurutnya, partisipasi publik dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Berdasarkan data yang dihimpun KOMNAS–Jakarta, dugaan penyimpangan Dana Desa Andumowu diduga berlangsung sejak Tahun Anggaran 2021 hingga 2025.

“Kami menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum. Aparat harus bertindak tegas dan profesional dalam menangani dugaan korupsi ini,” tegas Kevin Alvaro.

  • Penulis: Brian Putra
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • JAMI Akan Gelar Aksi di Mabes Polri dan Kementerian ESDM RI, Soroti Dugaan Illegal Mining di Sungai Molawe

    JAMI Akan Gelar Aksi di Mabes Polri dan Kementerian ESDM RI, Soroti Dugaan Illegal Mining di Sungai Molawe

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – 22 Juni 2026 Jaringan Advokasi Mahasiswa Indonesia (JAMI) akan menggelar aksi demonstrasi di depan Mabes Polri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI pada Senin, 22 Juni 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap dugaan aktivitas pertambangan pasir ilegal yang terjadi di Sungai Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. […]

  • transparansi dana desa Aopa oleh kepala desa saat kegiatan resmi

    Kades Aopa Banta Dugaan Penyelewengan, Tegaskan Transparansi Anggaran DD

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 132
    • 0Komentar

    JAKARTA, Nalarpubliknews.com – Kepala Desa Aopa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Juhardin, membantah tudingan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan kondisi di lapangan terkait penggunaan dana desa sejak 2019 hingga 2025. Juhardin menegaskan, ia selalu mengutamakan transparansi dalam mengelola keuangan desa. Ia membuka seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. “Transparansi penting untuk […]

  • aktivitas tambang emas ilegal Bolmut yang menjadi sorotan publik

    JMHI: Jangan Ada Aparat Bermain di Balik Tambang Emas Ilegal Bolmut, Itwasum Harus Bertindak

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Nalarpublik news.com || Senin (08 Juni 2026)  Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) guna mendesak Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia (Itwasum Polri) agar segera memanggil dan memeriksa Kapolsek Pinogaluman serta Kapolres Bolaang Mongondow Utara. Selain itu, JMHI juga mendesak Direktorat Tindak Pidana Tertentu […]

  • kuasa hukum menunjukkan dokumen kasus vanessa cacat prosedur

    Kasus Vanessa Diduga Cacat Prosedur, GASKAN Soroti Pelanggaran KUHAP dan HAM

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 110
    • 1Komentar

    JAKARTA, Nalarpubliknews.com – Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) merilis surat terbuka melalui Sekjennya, Andi Muhammad Rifaldy. Ia mengirim surat itu kepada Menteri Hukum dan HAM, Komisi III DPR RI, Komnas HAM, dan Kapolri. GASKAN menyoroti dugaan pelanggaran berat KUHAP dan HAM dalam penanganan kasus Vanessa Tuhuteru oleh penyidik PPA PPO Mabes Polri. P-21 Tidak Pernah […]

  • kuasa algoritma demokrasi digital dalam sistem data global

    Algoritma Opini Publik Di Balik Layar Kekuasaan Digital

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Redaksi 1
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Oleh: Robby Anggara Kuasa Algoritma Demokrasi Digital di Era Global Perkembangan teknologi digital mengubah wajah kekuasaan global secara fundamental. Kini, penguasaan data dan kendali arus informasi menentukan kekuatan utama. Negara besar dan korporasi teknologi memanfaatkan data sebagai komoditas strategis sekaligus alat politik. Algoritma mengatur informasi yang muncul di ruang publik. Sistem ini membentuk persepsi masyarakat […]

  • debat publik Danantara di Makassar membahas pengelolaan BUMN dan ekonomi baru

    Makassar Buka Roadshow Debat Danantara, Pakar Soroti Risiko dan Peluang Superholding BUMN

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 77
    • 2Komentar

    Debat publik Danantara di Makassar mengupas peluang dan risiko pengelolaan BUMN melalui konsep superholding. Para pakar menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik agar kebijakan ini benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

expand_less