Jakarta, Nalarpubliknews.com – Bareskrim Polri kembali menjadi sorotan dalam penanganan kasus tambang ilegal di Sulawesi Tenggara. Sejumlah pihak menilai aparat penegak hukum tidak konsisten dan cenderung tebang pilih saat memproses perkara.
Kritik terhadap Penegakan Hukum
Nusantara Forest Watch menilai aparat belum bertindak adil dalam kasus ini. Lembaga tersebut mengarahkan kritik kepada pengusaha tambang berinisial AM yang diduga menjadi bagian dari direksi PT Amarfi.
Selain itu, mereka menyebut aparat belum memeriksa sosok tersebut secara serius. Padahal, perusahaan itu diduga terlibat langsung dalam aktivitas penambangan di kawasan hutan pada perkara PT Masempo Dalle. Karena itu, publik mulai meragukan komitmen aparat.
Dugaan Peran PT Amarfi
Arin Fahrul Sanjaya menilai penyidik belum menyasar aktor utama. Ia menegaskan bahwa penyidik hanya menetapkan kuasa direktur PT Masempo Dalle sebagai tersangka.
Menurut Arin, kontraktor mining, yaitu PT Amarfi, justru menjalankan aktivitas penambangan. Oleh sebab itu, ia menilai arah penyidikan belum tepat sasaran.
Lebih lanjut, Arin mengungkapkan bahwa aparat sudah mengamankan sejumlah barang bukti, seperti ore nikel, dump truk, dan alat berat. Temuan tersebut memperkuat dugaan keterlibatan pihak lain. Karena itu, ia mendesak penyidik segera memperluas penetapan tersangka.
Mahasiswa Desak Transparansi
Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) juga menyoroti kasus ini. Ketua IMPH, Rendy Salim, meminta aparat bertindak tegas dan transparan.
Ia menegaskan bahwa aparat harus menelusuri semua pihak yang terlibat. Selain itu, aparat perlu mengungkap aktor utama yang mengendalikan aktivitas tambang ilegal. Dengan demikian, penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan.
Barang Bukti dan Hambatan Proses
Aparat mengamankan tiga unit ekskavator dan empat dump truk yang diduga milik PT Amarfi. Petugas kemudian menitipkan barang bukti itu di sekitar Kantor Kejaksaan Negeri Konawe.
Namun, penyidik kejaksaan belum melanjutkan proses tahap dua. Mereka menilai berkas perkara dan barang bukti belum lengkap. Akibatnya, proses hukum berjalan lambat.
Desakan Percepatan Penanganan
Nusantara Forest Watch dan IMPH terus mendesak aparat mempercepat penanganan kasus. Mereka juga meminta penyidik menelusuri aktor utama, termasuk pihak kontraktor.
Dengan langkah tersebut, aparat dapat memastikan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, transparansi penanganan kasus akan meningkatkan kepercayaan publik.
https://shorturl.fm/5fLMD
3 Mei 2026 3:41 amhttps://shorturl.fm/EuBwg
2 Mei 2026 2:54 amhttps://shorturl.fm/qC5lW
30 April 2026 11:37 pm