Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Suami Bupati Fadia Dicecar KPK, soal Aliran Uang Korupsi

Suami Bupati Fadia Dicecar KPK, soal Aliran Uang Korupsi

  • account_circle Brian Putra
  • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
  • visibility 45
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, nalarpubliknews.com – Suami Bupati Fadia dicecar KPK dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa di Pemkab Pekalongan. KPK menelusuri aliran dana dan mengungkap keterlibatan pihak keluarga dalam proyek tersebut. Selain itu, penyidik mengumpulkan bukti untuk memperjelas peran setiap pihak. (29/04/2026).

Suami Bupati Fadia Dicecar KPK soal Aliran Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu pada Rabu (29/4/2026). Penyidik menelusuri peran Ashraff sebagai komisaris dan pemegang saham mayoritas PT RNB. Selain itu, penyidik mengkaji keputusan bisnis yang berkaitan dengan proyek pengadaan jasa.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik menelusuri aliran dana secara rinci. Oleh karena itu, tim penyidik fokus pada hubungan antara jabatan dan distribusi uang.

Peran Perusahaan Keluarga dalam Proyek Pemkab

PT RNB mengikuti proyek outsourcing di Pemkab Pekalongan. Kemudian, perusahaan itu memenangkan sejumlah tender karena adanya dukungan internal. Selanjutnya, dinas terkait membayar proyek tersebut dan perusahaan langsung mengelola dana itu.

Di sisi lain, Fadia Arafiq mengarahkan perangkat daerah untuk memilih perusahaan tersebut. Akibatnya, praktik ini memicu dugaan benturan kepentingan dan merusak prinsip transparansi.

Rincian Aliran Dana

KPK mencatat perusahaan menerima sekitar Rp46 miliar sejak 2023 hingga 2026. Setelah itu, manajemen membagi dana tersebut kepada sejumlah pihak sebagai berikut:

  • Fadia Arafiq: Rp5,5 miliar
  • Mukhtaruddin Ashraff Abu: Rp1,1 miliar
  • Rul Bayatun: Rp2,3 miliar
  • Muhammad Sabiq Ashraff: Rp4,6 miliar
  • Mehnaz Na: Rp2,5 miliar
  • Penarikan tunai: Rp3 miliar

Selain itu, penyidik terus menelusuri aliran dana lain yang belum terungkap. Dengan demikian, proses penyidikan masih berkembang.

Modus Dugaan Korupsi

KPK mengidentifikasi pola praktik yang terstruktur. Pertama, kepala daerah mengarahkan pemenang tender. Kedua, perusahaan keluarga menjalankan proyek tersebut. Selanjutnya, pihak terkait membagi keuntungan dari proyek.

Dengan pola ini, praktik korupsi berjalan secara sistematis. Oleh sebab itu, KPK memperkuat pembuktian dengan memeriksa saksi dan dokumen keuangan.

Status Hukum dan Penyitaan Aset

KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka dan langsung menahan yang bersangkutan. Selain itu, penyidik menyita kendaraan dari rumah dinas dan lokasi lain untuk kepentingan penyidikan. Langkah ini memperkuat bukti dalam perkara.

Dampak dan Pengembangan Kasus

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan keluarga pejabat daerah. Oleh karena itu, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, KPK berencana memeriksa pihak lain yang berkaitan dengan aliran dana. Dengan demikian, penyidikan terus berkembang untuk mengungkap seluruh jaringan.

KPK memeriksa Ashraff untuk mengungkap aliran dana dan memastikan peran langsung dalam perusahaan. Kasus ini meningkatkan pengawasan publik terhadap praktik korupsi daerah. Selain itu, kasus ini mendorong perbaikan sistem pengadaan pemerintah.

  • Penulis: Brian Putra
  • Editor: Nur Wayda
  • Sumber: detik.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kinerja pemerintah publik saat Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta

    Narasi vs Realitas: Menimbang Kinerja Pemerintah di Tengah Bising Opini Publik

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 70
    • 2Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Kinerja pemerintah publik menjadi perhatian utama masyarakat. Arus informasi yang sangat cepat membuat publik langsung menilai setiap kebijakan yang pemerintah umumkan. Banyak masyarakat menuntut hasil instan. Namun, pemerintah merancang sebagian besar program untuk jangka panjang agar menghasilkan dampak berkelanjutan. Perbedaan antara harapan dan proses ini sering memicu perdebatan di ruang publik. Opini […]

  • 8.000 jenazah tertimbun di Gaza di tengah reruntuhan akibat konflik dan krisis kemanusiaan.

    Jenazah Tertimbun di Gaza, PBB Ungkap Krisis Kemanusiaan

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Krisis kemanusiaan di Palestina semakin memburuk. Selain itu, data terbaru menunjukkan 8.000 jenazah tertimbun di Gaza, sehingga mempertegas besarnya dampak konflik yang masih berlangsung hingga saat ini. (05/04/2026). 8.000 Jenazah Tertimbun di Gaza, Evakuasi Berjalan Lambat Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut sekitar 8.000 jenazah tertimbun di Gaza di bawah puing bangunan. Namun demikian, […]

  • kejanggalan proyek Gerbang Wanggudu dalam aksi mahasiswa di KPK

    Mahasiswa Sultra di Jakarta Desak Kontraktor Gerbang Kota Wanggudu Buka Klarifikasi ke Publik

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Kejanggalan proyek Gerbang Wanggudu kembali menjadi sorotan publik. Untuk itu, GPM Sultra–Jakarta menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Selasa (20/1/2026). Mahasiswa menyoroti proyek Gerbang Wanggudu di Konawe Utara. Selain itu, mereka menilai proyek ini belum transparan. Mahasiswa Pertanyakan Proyek Gerbang Wanggudu Dalam aksi tersebut, massa mendesak CV Menara […]

  • Prabowo terima dubes negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta

    Prabowo Terima Surat Kepercayaan Sembilan Dubes Negara Sahabat di Istana Merdeka

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Rahmadani
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Jakarta,Nalarpubliknews.com || Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6). Setelah prosesi tersebut, Presiden Prabowo menggelar pertemuan ramah tamah bersama para duta besar di Ruang Veranda. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menjelaskan bahwa pertemuan informal setelah penyerahan kredensial merupakan tradisi diplomatik. Dalam kesempatan […]

  • Rencana Alih Kelola 28 Perusahaan ke BUMN Tekan Pergerakan IHSG

    Rencana Alih Kelola 28 Perusahaan ke BUMN Tekan Pergerakan IHSG

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Jakarta, Nalarpubliknews.com — Rencana pengalihan pengelolaan 28 perusahaan ke badan usaha milik negara (BUMN) menekan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada penutupan perdagangan hari ini, IHSG naik tipis 0,05% atau 4,90 poin ke level 8.980,23. Sepanjang sesi, indeks bergerak di zona merah. IHSG bahkan sempat turun ke level 8.873,48. Nilai transaksi mencapai Rp27,48 triliun. […]

  • aksi GAM Sultra terkait batching plant ilegal Konawe

    Gam Sultra Desak Penindakan, Warga Disebut Siap Hentikan Operasional PT.RSK Jika Masih Beroperasi

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Konawe, nalarpubliknews.com | Gerakan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (GAM Sultra) menyoroti keras dugaan operasional ilegal PT Razka Sarana Konstruksi (RSK), khususnya terkait pengoperasian batching plant yang hingga kini disinyalir belum mengantongi izin resmi, namun tetap beroperasi secara terbuka di wilayah Kabupaten Konawe.

expand_less