Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Insentif SPPG Rp 6 Juta Tetap Dibayar, Meski Tutup Sementara

Insentif SPPG Rp 6 Juta Tetap Dibayar, Meski Tutup Sementara

  • account_circle Brian Putra
  • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
  • visibility 40
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, nalarpubliknews.com – Kebijakan insentif SPPG Rp 6 juta terus menjadi perhatian publik setelah pemerintah menghentikan sementara operasional ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah tetap menyalurkan insentif guna menjaga kesiapan layanan, kualitas tenaga kerja, dan keberlanjutan program. (28/04/2026).

 Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya menghentikan sementara 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga April 2026. Meski demikian, BGN tetap menyalurkan insentif SPPG Rp 6 juta per hari kepada setiap unit.

BGN mengambil langkah ini karena pengelola SPPG masih menjalankan berbagai kegiatan penting selama masa penghentian. Tim dapur melatih karyawan, mengevaluasi sistem kerja, dan meningkatkan standar pelayanan. Upaya ini memastikan setiap unit siap kembali beroperasi dengan kualitas yang lebih baik.

Pemerintah menutup sementara sejumlah SPPG karena pengelola belum melengkapi persyaratan utama. Banyak unit belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Tanpa dokumen tersebut, pemerintah menilai operasional dapur belum memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

BGN terus mempercepat proses verifikasi dan pendampingan. Tim teknis aktif membantu pengelola dalam melengkapi dokumen dan memperbaiki fasilitas dapur. Setelah semua syarat terpenuhi, BGN segera mengaktifkan kembali operasional tanpa proses yang berlarut.

Selain menjaga kualitas layanan, BGN juga mempertahankan insentif SPPG Rp 6 juta untuk melindungi tenaga kerja. Kebijakan ini mencegah karyawan berpindah kerja dan menjaga stabilitas sumber daya manusia. Dengan tenaga kerja yang tetap siap, pengelola dapat langsung mengoperasikan dapur ketika izin terbit.

Program MBG menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program ini menargetkan kelompok rentan seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap seluruh SPPG dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat sehingga distribusi makanan bergizi berjalan optimal.

Alasan Insentif SPPG Rp 6 Juta Tetap Diberikan

BGN menjaga pelatihan karyawan dan kesiapan operasional agar dapur langsung aktif saat izin terbit.

Percepatan Aktivasi SPPG

BGN mengerahkan tim teknis untuk membantu pengelola memenuhi standar IPAL dan SLHS.

  • Penulis: Brian Putra
  • Editor: Nur Wayda
  • Sumber: detik.com

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kurniawan minta maaf Indonesia usai Timnas U17 gagal lolos Piala Dunia U17 2026

    Kurniawan Minta Maaf setelah Indonesia U17 Gagal Lolos dari Fase Grup Piala Asia U17 2026

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle Rahmadani
    • visibility 80
    • 0Komentar

    “Sebagai pelatih kepala, saya mohon maaf atas kegagalan Indonesia U17 di Piala Asia U17 2026.” – Kurniawan Dwi Yulianto

  • kolaborasi transisi energi Pertamina bersama ERIA di Jakarta.

    Transisi Energi Pertamina dan ERIA Perkuat Kerja Sama

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Transisi energi Pertamina kembali menjadi perhatian dalam ajang IPA Convex 2026 di Jakarta. Kali ini, Pertamina menggandeng Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) untuk memperkuat pengembangan energi berkelanjutan. Selain itu, kerja sama ini juga mendukung ketahanan energi nasional di tengah perubahan global. (24/05/2026).  PT Pertamina (Persero) resmi menjalin kerja […]

  • ilustrasi Bupati Muna viral dengan latar gedung KPK, APBD, dan aksi desakan audit keuangan daerah

    Bupati Muna Viral soal Kas Daerah Kosong, Pemuda Desak KPK Audit APBD

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Jakarta, (Nalarpubliknews.com) – Sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam barisan aktivis Kabupaten Muna menggelar aksi protes setelah pernyataan Bupati Muna viral di media sosial. Bupati menyebut kondisi keuangan daerah kosong. Pernyataan itu langsung memicu kontroversi di tengah masyarakat. Selain itu, bupati juga menuding kritik yang muncul sebagai manuver lawan politik, sehingga memperkeruh situasi. Sorotan Terhadap […]

  • konflik agraria Konawe Selatan di lahan sengketa 1300 hektare

    Konflik Agraria di Konawe Selatan, IPPMI Konsel Indonesia: Jangan Bangun Opini Seolah Ini Kesalahan Bupati

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 357
    • 0Komentar

    Konawe Selatan — Konflik lahan seluas sekitar 1.300 hektare di wilayah ini kembali menjadi perhatian publik. IPPMI Konsel Indonesia menilai masyarakat tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa Bupati Konawe Selatan menjadi pihak yang harus disalahkan. Sejak awal, sengketa ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, publik perlu memahami konteks secara menyeluruh […]

  • pengembangan waste to energy Indonesia oleh pemerintah

    Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Dorong Percepatan Program Sampah Jadi Energi

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Jakarta, (Nalarpubliknews.com) | Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026). Ia memimpin langsung rapat tersebut. Agenda utamanya membahas percepatan program waste to energy (WTE). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan laporan perkembangan proyek. Ia menjelaskan kondisi terbaru di berbagai daerah. Program ini menyasar kota besar dengan produksi sampah tinggi. […]

  • kasus penyiraman Andri Yunus aktivis KontraS

    Opini: Transparansi Bukan Pilihan, Melainkan Kewajiban: Mendesak Pengungkapan Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Andri Yunus

    • calendar_month Selasa, 24 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Nalarpubliknews.com — Penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andri Yunus, bukan sekadar tindak kriminal. Peristiwa ini menunjukkan ancaman nyata terhadap kebebasan sipil di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga menguji komitmen negara dalam melindungi pembela hak asasi manusia. Selama ini, serangan terhadap aktivis sering muncul ketika kritik dianggap mengganggu kekuasaan. Oleh karena itu, publik perlu melihat kasus […]

expand_less