Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » JK Laporkan Rismon Sianipar ke Mabes Polri soal Dugaan Fitnah Dana Ijazah

JK Laporkan Rismon Sianipar ke Mabes Polri soal Dugaan Fitnah Dana Ijazah

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
  • visibility 158
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) — JK laporkan Rismon Sianipar ke Mabes Polri pada Rabu (8/4/2026). Jusuf Kalla mengambil langkah hukum ini karena ia menilai tuduhan yang menyeret namanya dalam isu dana ijazah telah mencemarkan nama baik dan menyesatkan publik.

Rismon menyebut JK mendanai Roy Suryo untuk menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. JK langsung menolak tuduhan itu. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut tidak logis dan tidak memiliki dasar fakta yang kuat.

JK Nilai Tudingan Tidak Berdasar

Menurut JK, pernyataan Rismon tidak lagi mencerminkan kritik yang sehat. Ia menilai tudingan tersebut telah menyerang kehormatan pribadinya.

JK juga menegaskan bahwa ia menjaga hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo. Selama menjabat, keduanya bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, ia menolak tuduhan yang menggambarkan dirinya terlibat dalam upaya menjatuhkan pihak lain.

Selain itu, JK menilai isu tersebut berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia meminta publik agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

JK menegaskan bahwa ia tidak pernah membiayai siapa pun untuk menyerang tokoh tertentu. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai bentuk serangan karakter yang tidak berdasar.

Ia menilai penyebaran informasi seperti ini dapat merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

Menurut JK, kritik tetap penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, setiap kritik harus didukung data yang jelas dan disampaikan secara bertanggung jawab.

Langkah Hukum ke Bareskrim Polri

Pagi tadi, JK mendatangi Bareskrim Polri bersama kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu. Tim hukum langsung menyerahkan laporan resmi dan memberikan keterangan awal kepada penyidik.

Kuasa hukum JK menjelaskan bahwa laporan ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang beredar. Mereka juga ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan adil.

Tim hukum menilai langkah ini penting untuk menjaga reputasi klien mereka. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Penyidik kini mempelajari laporan tersebut dan mengumpulkan berbagai keterangan awal. Mereka akan menentukan langkah lanjutan setelah proses klarifikasi selesai.

JK berharap proses hukum ini dapat memberikan kepastian kepada publik. Ia juga ingin menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Imbauan untuk Publik

Di akhir pernyataannya, JK mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi. Ia menekankan pentingnya memeriksa fakta sebelum menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya.

Ia juga meminta semua pihak untuk menjaga suasana kondusif dan tidak memperkeruh keadaan dengan spekulasi. Menurutnya, stabilitas sosial sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diplomasi Prabowo dan Macron di Istana Elysee Paris.

    Prabowo Macron di Elysee, Disambut Guard of Honor

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 57
    • 1Komentar

    Pertemuan ini memperkuat kerja sama strategis sekaligus mempererat hubungan Indonesia dan Prancis di tengah dinamika global.

  • Ndhank Stinky memegang gitar saat sesi foto musisi Indonesia Endang Surahman Hartono.

    Ndhank Stinky Meninggal Usai Pecah Pembuluh Otak

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 48
    • 1Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com –  Ndhank Stinky meninggal dunia  setelah mengalami pecah pembuluh darah di otak. Musisi bernama asli Endang Surahman Hartono itu sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Manado, Sulawesi Utara. Kabar Ndhank Stinky meninggal langsung menyebar luas dan mengejutkan banyak pihak. Para penggemar, rekan musisi, hingga pelaku industri musik mengenang sosoknya sebagai kreator […]

  • narkoba Konawe Utara semakin marak di wilayah Konut

    Narkoba Tumbuh Subur, Ampuh Sultra Desak Kapolres Konut Dicopot

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) – Peredaran narkoba di Kabupaten Konawe Utara kian mengkhawatirkan. Saat ini, para pelaku memperluas jaringan hingga ke hampir seluruh kecamatan. Akibatnya, ancaman terhadap generasi muda dan ketertiban sosial semakin meningkat. Jaringan Narkoba Makin Meluas Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara, Hendro Nilopo, menyoroti situasi tersebut. Menurut dia, Polres Konawe Utara belum […]

  • koordinasi nasional Satgas ekonomi 8% bersama jajaran menteri di Jakarta.

    Satgas Ekonomi 8%: Prabowo Tunjuk Airlangga Ketua

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 51
    • 1Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas ekonomi 8% untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 pada 11 Maret 2026 sebagai dasar kebijakan tersebut. Pemerintah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ikut memperkuat koordinasi dalam tim. Peran […]

  • SPP Jatuh Tempo, Beasiswa Wawonii Cerdas Belum Cair: Mahasiswa Desak Pemda Konawe Kepulauan Bertindak

    SPP Jatuh Tempo, Beasiswa Wawonii Cerdas Belum Cair: Mahasiswa Desak Pemda Konawe Kepulauan Bertindak

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Konawe Kepulauan, nalarpubliknews.com — Rabu 15 Juli 2026 Keterlambatan pencairan Program Beasiswa Wawonii Cerdas menuai keresahan di kalangan mahasiswa asal Kabupaten Konawe Kepulauan. Hingga pertengahan Juli 2026, dana beasiswa yang menjadi harapan banyak mahasiswa untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP) belum juga diterima, sementara sejumlah perguruan tinggi telah menetapkan batas waktu pembayaran. Kondisi ini dinilai […]

  • hukum internasional Hormuz dan blokade maritim di jalur energi dunia

    Korsel Pertanyakan Legalitas Blokade AS di Selat Hormuz

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Rahmadani
    • visibility 155
    • 1Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com || Hukum internasional Hormuz menjadi sorotan global setelah Amerika Serikat memblokir jalur maritim di Selat Hormuz. Langkah ini, menurut Korea Selatan, tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, kebijakan tersebut berpotensi memicu sengketa antarnegara. Sekretaris Jenderal asosiasi pelayaran Korsel, Subeom Choi, menegaskan bahwa hukum laut internasional menetapkan syarat ketat untuk blokade. […]

expand_less