Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Satgas Ekonomi 8%: Prabowo Tunjuk Airlangga Ketua

Satgas Ekonomi 8%: Prabowo Tunjuk Airlangga Ketua

  • account_circle Brian Putra
  • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
  • visibility 8
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, nalarpubliknews.com – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas ekonomi 8% untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 pada 11 Maret 2026 sebagai dasar kebijakan tersebut.

Pemerintah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ikut memperkuat koordinasi dalam tim.

Peran Strategis dalam Program Pemerintah

Pertama, tim ini mengoordinasikan berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari stimulus fiskal hingga paket kebijakan ekonomi. Selain itu, tim juga menyelaraskan program lintas kementerian agar berjalan lebih efektif.

Selanjutnya, tim merancang langkah strategis yang terintegrasi. Dengan demikian, setiap kebijakan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Di sisi lain, kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas program nasional.

Pengawasan Anggaran dan Evaluasi

Selain menjalankan koordinasi, tim ini juga memantau penggunaan anggaran negara secara langsung. Kemudian, mereka mengevaluasi pelaksanaan program untuk memastikan hasilnya sesuai target yang telah ditetapkan.

Jika muncul kendala di lapangan, tim segera mengambil langkah cepat dan terukur. Oleh karena itu, hambatan tidak akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Dampak terhadap Perekonomian Nasional

Kehadiran Satgas ekonomi 8% diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi serta meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan percepatan program, pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat sektor usaha kecil dan menengah.

Di samping itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Oleh sebab itu, koordinasi yang kuat antar lembaga menjadi kunci keberhasilan implementasi program.

Dukungan Program Prioritas Nasional

Pemerintah mengarahkan tim ini untuk mengawal program strategis, seperti peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan. Selain itu, pembangunan sektor prioritas juga menjadi fokus utama dalam jangka menengah dan panjang.

Baca juga:

Referensi eksternal:

Penugasan Tambahan dari Presiden

Terakhir, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan tugas tambahan kepada tim ini. Dengan cara ini, pemerintah dapat merespons berbagai isu strategis secara cepat dan terarah.

  • Penulis: Brian Putra
  • Editor: Muh. Nur Alim

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Refleksi Penghujung Tahun 2025, Kepemimpinan ASR – Hugua Dinilai Gagal: Ketika Janji Tinggal Janji

    Refleksi Penghujung Tahun 2025, Kepemimpinan ASR – Hugua Dinilai Gagal: Ketika Janji Tinggal Janji

    • calendar_month Rabu, 31 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Satu tahun telah berlalu, namun harapan yang dijanjikan di awal kepemimpinan Andi Sumangerukka dan Hugua (ASR – Hugua) tak kunjung terwujud. Alih-alih menghadirkan solusi, kepemimpinan sepanjang tahun 2025, justru dipenuhi kebijakan setengah matang, komunikasi yang buruk, dan sikap anti-kritik yang terkesan Otoriter. Kepemimpinan yang seharusnya hadir untuk mengayomi berubah menjadi kekuasaan yang sibuk membela diri. […]

  • Gelar Aksi Jilid II di Kejagung, GMH Sultra-Jakarta Desak Pemeriksaan Mantan Kadis Pertanian Sultra Terkait Dugaan Korupsi

    Gelar Aksi Jilid II di Kejagung, GMH Sultra-Jakarta Desak Pemeriksaan Mantan Kadis Pertanian Sultra Terkait Dugaan Korupsi

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sulawesi Tenggara–Jakarta kembali memadati depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) pada Senin (5/1/2026). Aksi demonstrasi Jilid II ini merupakan konsistensi massa setelah sebelumnya melakukan aksi serupa pada 31 Desember 2025 lalu. Dalam tuntutannya, GMH mendesak Kejagung RI untuk segera memanggil dan memeriksa mantan Kepala Dinas Pertanian […]

  • Anton Timbang Kadin Sultra memimpin rapat pengusaha daerah

    Anton Timbang Jadi Calon Tunggal Kadin Sultra 2026-2031, LP2D Uraikan Capaian Kesinambungan Visi dan Kerja nyata Kadin Sultra

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Arin Fahrul Sanjaya
    • visibility 272
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Anton Timbang Kadin Sultra kembali mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak. Salah satunya, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah menilai kepemimpinannya memberi dampak nyata bagi dunia usaha di Sulawesi Tenggara. Ketua LP2D, Dr. Eni Samayati, menegaskan bahwa Anton Timbang berhasil memperkuat kapasitas pelaku usaha. Oleh karena itu, LP2D mendukung pencalonannya sebagai Ketua Kadin […]

  • China batasi obligasi AS picu kenaikan yield global

    China Minta Bank Lokal Kurangi Obligasi AS, Yield Tembus 4,25%

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || China batasi obligasi AS dan memicu pergerakan signifikan di pasar keuangan global. Regulator di Beijing meminta lembaga keuangan domestik mengurangi eksposur terhadap US Treasuries. Kebijakan ini segera mendorong kenaikan yield dan mengubah arah sentimen investor. Yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun naik ke level 4,25%. Yield tenor 30 tahun juga […]

  • Anggaran Setda–Setwan Konut Disorot, Ampuh Sultra Minta Kejari Turun Tangan

    Anggaran Setda–Setwan Konut Disorot, Ampuh Sultra Minta Kejari Turun Tangan

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara kembali menyampaikan sorotan terhadap dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sorotan tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD setempat. Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menyatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, terdapat dugaan penyimpangan anggaran dengan […]

  • Koordinasi KPK dan BP Batam bahas tata kelola kawasan industri FTZ KEK PSN Batam untuk cegah korupsi dan tumpang tindih kebijakan

    KPK Awasi Tata Kelola Kawasan Industri Batam, Soroti Potensi Tumpang Tindih dan Risiko Korupsi

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Arin Fahrul Sanjaya
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan tata kelola kawasan industri Batam. Langkah ini bertujuan mencegah korupsi serta menghindari tumpang tindih kebijakan antara Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Proyek Strategis Nasional (PSN). KPK melakukan koordinasi langsung dengan BP Batam untuk memperoleh data yang akurat. Upaya ini penting […]

expand_less