Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » BI Pangkas Suku Bunga Agresif, Kredit Perbankan Masih Turun Tipis

BI Pangkas Suku Bunga Agresif, Kredit Perbankan Masih Turun Tipis

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
  • visibility 124
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) | Bank Indonesia belum sepenuhnya mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan meski telah menurunkan suku bunga acuan secara signifikan. Hingga kini, bank baru menurunkan bunga kredit secara terbatas.

Gubernur Perry Warjiyo menegaskan bahwa sejak 2025 Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter longgar dengan memangkas BI-Rate sebesar 125 basis poin. Selain itu, Bank Indonesia juga menambah likuiditas di pasar keuangan untuk mempercepat transmisi kebijakan.

Kebijakan ini bertujuan mendorong aktivitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Bank Indonesia juga berharap langkah tersebut menekan biaya dana di sektor keuangan secara menyeluruh.

Pasar Keuangan Merespons Cepat

Pasar keuangan merespons kebijakan ini dengan cepat. Suku bunga pasar uang antarbank (INDONIA) turun hingga sekitar 4,16 persen pada Maret 2026.

Suku bunga instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga turun di berbagai tenor. Penurunan ini menunjukkan pasar keuangan merespons kebijakan moneter secara efektif.

Selain itu, investor menurunkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) pada tenor jangka pendek dan panjang. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan arah kebijakan moneter.

Transmisi ke Perbankan Masih Tertahan

Meski pasar merespons cepat, sektor perbankan bergerak lebih lambat. Bank memang sudah menurunkan bunga deposito, tetapi belum sepenuhnya mengikuti pelonggaran dari bank sentral.

Perbankan masih menawarkan suku bunga khusus (special rate) kepada nasabah besar sehingga biaya dana belum turun merata. Selain itu, banyak bank masih bergantung pada dana mahal dalam struktur pendanaan mereka.

Kondisi ini menghambat percepatan penurunan bunga secara keseluruhan.

Penurunan Bunga Kredit Terbatas

Perbankan hanya menurunkan bunga kredit secara terbatas. Hingga Februari 2026, bunga kredit berada di level 8,80 persen atau turun sekitar 40 basis poin dibandingkan awal 2025.

Bank masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit karena mempertimbangkan risiko global dan domestik. Sikap ini membuat dunia usaha tetap menghadapi biaya pinjaman yang relatif tinggi.

Dorongan Sinergi Kebijakan

Bank Indonesia menilai sektor perbankan perlu mempercepat penurunan bunga kredit. Sinergi antara kebijakan moneter dan strategi perbankan akan menentukan keberhasilan transmisi kebijakan.

Bunga kredit yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan kredit dari dunia usaha dan rumah tangga. Kondisi ini akan mendorong investasi dan konsumsi.

Tantangan Global dan Prospek

Perbankan masih menghadapi tantangan global, termasuk arah suku bunga negara maju dan ketegangan geopolitik. Faktor ini memengaruhi kebijakan bunga kredit.

Selain itu, pergerakan nilai tukar dan arus modal asing juga mendorong bank bersikap lebih konservatif untuk menjaga kualitas aset.

Namun, peluang tetap terbuka. Jika stabilitas makroekonomi terjaga dan likuiditas tetap longgar, perbankan masih memiliki ruang untuk menurunkan bunga kredit.

Penurunan bunga kredit dapat mempercepat penyaluran kredit, terutama ke sektor produktif seperti UMKM dan industri manufaktur.

Bank Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pelonggaran moneter. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada respons perbankan.

Perbankan perlu menyeimbangkan kehati-hatian dengan ekspansi kredit. Dunia usaha dan masyarakat membutuhkan bunga kredit yang lebih rendah agar ekonomi bergerak lebih dinamis.

Jika perbankan mempercepat transmisi kebijakan, maka pelonggaran moneter akan terasa langsung di sektor riil dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kantor Aquila Nickel Group Disegel Mahasiswa, Bongkar Dugaan Skandal “Nikel Kotor” dan Penggelapan Dana PPM PT. BKM

    Kantor Aquila Nickel Group Disegel Mahasiswa, Bongkar Dugaan Skandal “Nikel Kotor” dan Penggelapan Dana PPM PT. BKM

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    JAKARTA, 15 Januari 2026 – Gedung kantor Aquila Nickel Group di Jakarta disegel puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (IMPH), Kamis (15/1). Aksi penyegelan tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan praktik “nikel kotor” serta ketidakpatuhan hukum yang diduga dilakukan afiliasi Aquila Nickel Group di Sulawesi Tenggara, yakni PT Bumi […]

  • dana pendidikan politik parpol wajib lapor KPK.

    Dana Pendidikan Politik: KPK Usul Parpol Wajib Lapor

    • calendar_month 22 jam yang lalu
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Isu dana pendidikan politik kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara oleh partai politik. (17/04/2026). KPK mengusulkan kewajiban bagi partai politik untuk melaporkan penggunaan anggaran pendidikan politik secara rinci. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi serta menekan risiko penyalahgunaan dana publik. Selain itu, KPK menemukan sejumlah […]

  • China mediasi Pakistan Afghanistan dalam dialog damai di Urumqi

    China Jadi Penengah, Pakistan–Afghanistan Buka Dialog Damai di Urumqi

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 130
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Upaya China mediasi Pakistan Afghanistan memasuki tahap baru setelah kedua negara sepakat membuka dialog damai. Pertemuan ini berlangsung di Urumqi dan menjadi langkah penting untuk menurunkan eskalasi konflik. Ketegangan yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir mendorong semua pihak mencari solusi cepat dan efektif. Pemerintah China mengundang Pakistan dan Afghanistan untuk duduk bersama. […]

  • Budi Prasetyo Juru Bicara KPK memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih Jakarta

    Prabowo–Gibran Tepat Waktu Lapor LHKPN 2025, KPK Soroti Teladan Transparansi

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 75
    • 0Komentar

    LHKPN Prabowo Gibran 2025 menarik perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pelaporan berjalan tepat waktu. Karena itu, langkah ini menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melaporkan LHKPN 2025 sesuai tenggat waktu. Dengan demikian, […]

  • Kabar duka Try Sutrisno wafat mantan Wakil Presiden RI ke-6

    Try Sutrisno Wafat, Indonesia Kehilangan Tokoh Nasional

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Try Sutrisno wafat meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Wakil Presiden RI ke-6 ini dikenal memiliki karier panjang dari militer hingga Istana Negara.

  • ilustrasi polemik pelantikan penjabat Konawe dalam pemerintahan daerah

    Polemik Pelantikan Penjabat Konawe Kembali Mencuat, Dinilai Cerminkan Kegagalan Kepemimpinan

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle Arin Fahrul Sanjaya
    • visibility 69
    • 0Komentar

    KONAWE, (Nalarpubliknews.com) – Polemik pelantikan sejumlah penjabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe kembali mencuat. Isu ini sempat mereda beberapa bulan lalu, namun kini kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak menyoroti belum adanya kejelasan dari pemerintah daerah terkait proses pelantikan tersebut. Kondisi ini memicu pertanyaan publik dan memperluas perdebatan di tengah masyarakat. Polemik Pelantikan Kembali Jadi […]

expand_less