Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Rendy Salim: Sorotan ke Kapolres Konsel Keliru, Persoalan PT WIN Ada di Pemerintah Pemberi Izin

Rendy Salim: Sorotan ke Kapolres Konsel Keliru, Persoalan PT WIN Ada di Pemerintah Pemberi Izin

  • account_circle Brian Putra
  • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
  • visibility 52
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, nalarpubliknews.com – Aktivitas tambang PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) di Desa Torobulu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, kembali memicu perhatian publik. Warga menilai aktivitas tambang yang berada dekat permukiman menimbulkan keresahan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, Kamis (21/5/2026).

Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat terus menyoroti aktivitas PT WIN. Warga khawatir aktivitas pertambangan memengaruhi kondisi lingkungan hidup di wilayah lingkar tambang. Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di dekat kawasan permukiman.

Tokoh Pemuda Minta Masyarakat Tetap Bijak

Tokoh pemuda Konawe Selatan, Rendy Salim, meminta masyarakat tetap tenang dan objektif saat menyikapi polemik yang berkembang. Ia menegaskan masyarakat perlu memahami persoalan secara menyeluruh sebelum menyampaikan kritik.

“Kita harus menyikapi persoalan ini dengan bijak agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Rendy kepada awak media.

Rendy menjelaskan PT WIN masih menjalankan aktivitas sesuai izin resmi perusahaan. Karena itu, aparat penegak hukum tidak dapat mengambil tindakan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Penegak hukum akan bertindak jika menemukan pelanggaran atau aktivitas di luar izin perusahaan,” jelasnya.

Menurut Rendy, masyarakat sebaiknya mengarahkan perhatian kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin dan pengawasan aktivitas tambang. Ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan aktivitas pertambangan tidak merugikan warga sekitar.

Pemerintah Harus Segera Evaluasi

Rendy juga meminta pemerintah dan instansi terkait segera mengevaluasi aktivitas tambang di sekitar permukiman warga. Menurutnya, pemerintah memegang tanggung jawab dalam pengawasan aktivitas pertambangan.

Ia mengaku sudah beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup. Namun hingga kini, pemerintah belum menunjukkan langkah konkret.

“Saya sudah menyampaikan persoalan ini ke instansi terkait, tetapi sampai sekarang pemerintah belum mengambil tindakan nyata,” katanya.

Selain itu, Rendy berharap pemerintah daerah dapat turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi masyarakat di sekitar area tambang. Ia menilai langkah tersebut penting agar pemerintah memahami keresahan warga secara langsung.

Warga Khawatir Dampak Lingkungan

Masyarakat sekitar tambang terus menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mencari solusi yang tepat.

Beberapa warga mengaku khawatir terhadap kondisi lingkungan jika aktivitas tambang terus berlangsung tanpa pengawasan ketat. Mereka berharap perusahaan memperhatikan dampak aktivitas tambang terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, masyarakat juga meminta perusahaan lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait aktivitas operasional tambang. Warga ingin perusahaan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar polemik tidak terus berkembang.

Harapan Masyarakat untuk Solusi Bersama

Rendy kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh opini yang memicu kesalahpahaman publik. Ia mengajak semua pihak menjaga situasi tetap kondusif sambil menunggu langkah pemerintah dan instansi terkait.

“Saya berharap masyarakat tetap bijak dan tidak salah memahami persoalan PT WIN Konawe,” tutupnya.

Masyarakat Konawe Selatan kini berharap pemerintah, perusahaan, dan warga dapat mencari solusi bersama demi menjaga keseimbangan antara aktivitas pertambangan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

  • Penulis: Brian Putra
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Israel-Hamas war live updates: Anti-U.S. opinion in Arab countries grows over support for Israel, leaders tell Blinken
    War

    Israel-Hamas war live updates: Anti-U.S. opinion in Arab countries grows over support for Israel, leaders tell Blinken

    • calendar_month Jumat, 9 Feb 2024
    • account_circle ptmbi
    • visibility 480
    • 0Komentar

    President Joe Biden was visiting Mother Emanuel AME Church in Charleston, South Carolina, on a campaign stop today when a group of war protesters interrupted his speech. “If you really care about the lives lost here, then you should honor the lives lost and call for a ceasefire in Palestine,” one protester shouted during his […]

  • Strategi transfer Real Madrid musim depan.

    Real Madrid Overhaul: Cari Pelatih Baru dan 8 Pemain Dilepas

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com — Real Madrid menyiapkan perubahan besar menjelang musim baru. Manajemen klub kini fokus mencari pelatih baru dan menyusun rencana untuk melepas beberapa pemain dari skuad utama. Manajemen mengambil langkah ini setelah mereka mengevaluasi performa tim sepanjang musim. Mereka menilai tim membutuhkan penyegaran agar bisa tampil lebih konsisten di berbagai kompetisi. (18/04/2026). Strategi Perombakan Tim […]

  • Abdullah anggota Komisi III DPR RI menanggapi kasus pelecehan seksual FHUI

    DPR Soroti Kasus Pelecehan di FH UI, Dorong Evaluasi Total Lingkungan Kampus

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 37
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Pelecehan seksual FHUI memicu perhatian publik dan DPR RI. Kasus ini mendorong evaluasi menyeluruh agar kampus benar-benar menjadi ruang aman bagi seluruh mahasiswa. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak evaluasi total setelah kasus pelecehan seksual FHUI mencuat. Ia menilai kampus harus menjamin keamanan mahasiswa dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Evaluasi Lingkungan […]

  • AS lepas 172 juta barel cadangan minyak dari Strategic Petroleum Reserve

    AS Lepas 172 Juta Barel Cadangan Minyak, Trump Berupaya Redam Lonjakan Harga Energi

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 105
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Pemerintah Amerika Serikat melepas 172 juta barel minyak dari Strategic Petroleum Reserve (SPR) untuk menekan lonjakan harga energi akibat gangguan pasokan global. Menteri Energi AS, Chris Wright, mengumumkan kebijakan ini pada Rabu malam waktu setempat. Selain itu, pemerintah mengambil langkah ini untuk menstabilkan pasar energi yang terus bergejolak akibat konflik geopolitik. Wright […]

  • Bentrok gerilyawan Kolombia antara dua kelompok pecahan FARC menewaskan sedikitnya 48 orang di wilayah Amazon, Kolombia.

    Bentrok Gerilyawan Kolombia: 48 Orang Tewas di Amazon

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Bentrok gerilyawan Kolombia antara dua kelompok pecahan FARC menewaskan sedikitnya 48 orang di wilayah Amazon, Kolombia. Pertempuran pecah di dusun Vereda Piripal, wilayah Guaviare. Kawasan itu selama ini menjadi basis lama kelompok FARC sebelum organisasi tersebut menandatangani perjanjian damai pada 2016. Sumber militer Kolombia menyebut bentrokan mulai terjadi sejak Senin. Petugas sampai […]

  • Koordinasi KPK dan BP Batam bahas tata kelola kawasan industri FTZ KEK PSN Batam untuk cegah korupsi dan tumpang tindih kebijakan

    KPK Awasi Tata Kelola Kawasan Industri Batam, Soroti Potensi Tumpang Tindih dan Risiko Korupsi

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Arin Fahrul Sanjaya
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan tata kelola kawasan industri Batam. Langkah ini bertujuan mencegah korupsi serta menghindari tumpang tindih kebijakan antara Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Proyek Strategis Nasional (PSN). KPK melakukan koordinasi langsung dengan BP Batam untuk memperoleh data yang akurat. Upaya ini penting […]

expand_less