Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Edukasi » Mengenal Herman Willem Daendels: Reformasi, Jalan Raya Pos, dan Kontroversi Kerja Paksa di Jawa

Mengenal Herman Willem Daendels: Reformasi, Jalan Raya Pos, dan Kontroversi Kerja Paksa di Jawa

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
  • visibility 424
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Nalarpubliknews.com – Tokoh kolonial Herman Willem Daendels dikenal sebagai pemimpin yang membawa reformasi besar di Hindia Belanda sekaligus meninggalkan kontroversi akibat kebijakan kerja paksa. Ia memimpin Jawa saat Belanda berada di bawah pengaruh Napoleon Bonaparte dan berupaya memperkuat pertahanan kolonial dari ancaman Inggris.

Daendels lahir di Hattem, Belanda, pada 21 Oktober 1762. Sebelum datang ke Nusantara, ia menjalani karier militer yang kuat dan terkenal sebagai sosok disiplin serta tegas. Pemerintah Belanda menunjuknya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808 untuk memperkuat pertahanan Pulau Jawa, memperbaiki administrasi kolonial yang korup, serta meningkatkan disiplin di kalangan pejabat kolonial dan elite lokal.

Reformasi Administrasi Kolonial

Selama masa pemerintahannya, Daendels melakukan berbagai reformasi administratif. Pertama, ia menata ulang sistem birokrasi agar lebih terpusat dan efisien. Selain itu, ia membatasi kekuasaan raja-raja lokal serta para bupati, terutama dalam urusan pajak dan pengelolaan wilayah.

Daendels juga menerapkan disiplin ketat kepada pejabat kolonial yang lalai menjalankan tugas. Di sisi lain, ia memperbarui aturan hukum dan sistem pajak guna meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial.

Kebijakan tersebut membuat pemerintahan kolonial menjadi lebih terorganisasi. Namun demikian, banyak elite lokal merasa tertekan karena pengawasan yang semakin ketat. Bahkan, gaya kepemimpinan Daendels yang militeristik sering memicu ketegangan dengan sejumlah pejabat daerah.

Pembangunan Jalan Raya Pos

Salah satu proyek paling terkenal pada masa pemerintahan Daendels ialah pembangunan Jalan Raya Pos atau De Grote Postweg yang membentang dari Anyer hingga Panarukan sepanjang sekitar 1.000 kilometer. Jalan ini bertujuan mempercepat mobilisasi militer, memperlancar komunikasi antardaerah, serta memperkuat pengawasan pemerintah kolonial di Pulau Jawa.

Meski menjadi pencapaian infrastruktur penting, pembangunan Jalan Raya Pos memicu kontroversi besar karena pemerintah kolonial menggunakan sistem kerja paksa atau rodi. Ribuan rakyat pribumi harus bekerja tanpa upah dalam kondisi berat dan berbahaya. Akibatnya, banyak pekerja meninggal karena kelelahan, penyakit, dan buruknya kondisi kerja.

Karena itu, proyek tersebut kemudian menjadi simbol penderitaan rakyat pada masa kolonial. Hingga kini, Jalan Raya Pos masih tercatat sebagai salah satu proyek terbesar pada era pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.

Praktik Korupsi Pejabat Lokal

Selain kerja paksa, praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh bupati dan elite lokal turut memperburuk keadaan. Sejumlah pejabat daerah memotong logistik dan bahan makanan yang seharusnya diterima pekerja rodi.

Bahkan, beberapa bupati memperpanjang masa kerja paksa demi kepentingan pribadi dan memaksa rakyat bekerja melebihi ketentuan resmi pemerintah kolonial. Kondisi tersebut membuat penderitaan rakyat semakin berat.

Daendels beberapa kali mengkritik tindakan itu dan menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Akan tetapi, luasnya wilayah pengawasan serta banyaknya pejabat lokal membuat praktik korupsi tetap berlangsung di berbagai daerah.

Gaya Kepemimpinan Daendels

Sejarawan menilai Daendels sebagai sosok yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia berhasil membangun infrastruktur penting, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan menekan korupsi di kalangan pejabat kolonial.

Namun di sisi lain, kebijakannya dianggap represif karena sering mengabaikan hak rakyat dan membuka peluang eksploitasi terhadap masyarakat pribumi. Oleh sebab itu, nama Daendels selalu memunculkan perdebatan dalam kajian sejarah kolonial Indonesia.

Akhir Masa Jabatan dan Warisan Sejarah

Pada 1811, Inggris berhasil menguasai Jawa sehingga Daendels kembali ke Eropa. Setelah itu, pemerintah kolonial menggantinya dengan Thomas Stamford Raffles.

Hingga kini, warisan sejarah Daendels masih menjadi bahan kajian penting, terutama terkait modernisasi administrasi kolonial dan dampak sosial dari kebijakan kerja paksa. Kisah Daendels menunjukkan bahwa modernisasi dan pembangunan pada masa kolonial sering berjalan bersamaan dengan praktik eksploitasi dan penderitaan rakyat.

Karena itu, sejarah kepemimpinannya menjadi pelajaran penting mengenai hubungan antara kekuasaan, pembangunan, dan kemanusiaan.

Penulis

Berita cepat, akurat dan terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kerajaan Konawe Kuno di Sulawesi Tenggar

    Kerajaan Konawe: Pilar Sejarah dan Identitas Budaya Masyarakat Tolaki

    • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Kerajaan Konawe: Fondasi Peradaban dan Identitas Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara KONAWE, Sulawesi Tenggara – Hamparan dataran luas dan aliran Sungai Konaweeha menyimpan sejarah panjang Kerajaan Konawe, salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini menjadi pusat perkembangan budaya, pemerintahan, dan identitas suku Tolaki yang hingga kini merupakan kelompok etnis terbesar di wilayah tersebut. […]

  • penjualan ore nikel ilegal dalam aksi GMPLH di Mabes Polri

    GMPLH desak Mabes Polri usut dugaan keterlibatan H. Fajrin Abdullah dalam penjualan ore nilkel ilegal

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 135
    • 0Komentar

    JAKARTA, Nalarpubliknews.com | Senin, 30 Maret 2026 – Gerakan Mahasiswa Peduli Lingkungan Hidup (GMPLH) menggelar aksi di depan Mabes Polri. Mereka menyoroti dugaan keterlibatan Fajrin Abdullah dalam penjualan ore nikel ilegal. GMPLH menyampaikan hal itu melalui rilis resmi. Mereka merujuk pada fakta persidangan yang mengungkap dugaan peran Fajrin Abdullah dalam distribusi ore nikel. Dalam sidang, […]

  • Barcelona juara Liga Spanyol para pemain Barcelona merayakan kemenangan

    Barcelona Hanya Butuh Dua Poin untuk Kunci Gelar Liga Spanyol

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Rahmadani
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – FC Barcelona semakin dekat dengan gelar juara. Barcelona juara Liga Spanyol kini hanya membutuhkan dua poin tambahan untuk memastikan trofi musim ini. Barcelona tampil konsisten sepanjang musim. Mereka mengumpulkan 88 poin dari 34 pertandingan. Keunggulan ini membuat posisi mereka sangat aman di puncak klasemen sementara. Sementara itu, Real Madrid berada di posisi […]

  • penyimpangan anggaran Konawe di kantor pemerintah daerah Konawe Utara

    Anggaran Setda–Setwan Konut Disorot, Ampuh Sultra Minta Kejari Turun Tangan

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 184
    • 0Komentar

    JAKARTA, nalarpubliknews.com – Penyimpangan anggaran Konawe kembali menarik perhatian publik setelah Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mengungkap temuan terbaru. Kasus ini terjadi di Kabupaten Konawe Utara dan melibatkan pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah serta Sekretariat DPRD. Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan bahwa timnya menemukan indikasi penyimpangan sekitar Rp700 juta. Ia merinci dugaan […]

  • kasus kuota haji Maktour di Gedung KPK Jakarta oleh Asep Guntur Rahayu

    KPK Ungkap Dugaan Keuntungan Rp27,8 Miliar Maktour dalam Kasus Kuota Haji

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 76
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan keuntungan tidak sah yang diperoleh PT Makassar Toraja (Maktour) dalam kasus kuota haji. Nilainya mencapai sekitar Rp27,8 miliar sepanjang 2024. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan auditor menghitung langsung angka tersebut dari kerugian keuangan negara. Ia menegaskan temuan itu memperkuat indikasi praktik korupsi dalam […]

  • pergerakan kurs rupiah menuju 15000 per dolar

    Purbaya Yudhi Sadewa Nilai Rupiah Berpeluang Menguat ke Rp15.000 per Dolar AS

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 260
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Selain faktor domestik, pergerakan nilai tukar rupiah juga sangat dipengaruhi kondisi global. Penguatan dolar Amerika Serikat sering terjadi ketika bank sentral AS menaikkan suku bunga. Kondisi ini membuat investor global cenderung menarik dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia juga mendorong investor mencari aset […]

expand_less