Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Halaman "6"

Daerah

Tambang ilegal Konawe Utara diduga dilakukan PT Kembar Emas Sultra di Langgikima Sulawesi Tenggara.

Diduga Beroperasi Tanpa RKAB, IPMKU-Jakarta Desak APH Cabut IUP PT KES di Konawe Utara

  • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
  • account_circle Redaksi
  • visibility 295
  • 0Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com – Dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara Jakarta (IPMKU-Jakarta) menyoroti aktivitas PT Kembar Emas Sultra (KES) di Kecamatan Langgikima. IPMKU-Jakarta menduga perusahaan menjalankan aktivitas tambang tanpa dokumen resmi. Organisasi itu juga menilai PT KES belum mengantongi persetujuan Rencana Kerja […]

GMH Sultra demo Kejagung terkait dugaan korupsi pertanian Sultra

Gelar Aksi Jilid II di Kejagung, GMH Sultra-Jakarta Desak Pemeriksaan Mantan Kadis Pertanian Sultra Terkait Dugaan Korupsi

  • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
  • account_circle Redaksi
  • visibility 238
  • 0Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com – Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sulawesi Tenggara Jakarta kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin (5/1/2026). Massa aksi turun untuk kedua kalinya setelah sebelumnya melakukan demonstrasi serupa pada 31 Desember 2025. Dalam aksi Jilid II tersebut, GMH mendesak Kejaksaan Agung RI segera memanggil dan memeriksa mantan Kepala […]

FKMH-Sultra desak Kejagung tangkap Timber di kasus tambang Kolut

FKMH Sultra Gelar Unjuk Rasa, Desak Kejagung Periksa Timber & Abdul Gafur

  • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
  • account_circle Redaksi
  • visibility 265
  • 0Komentar

Jakarta – Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara (FKMH-Sultra) menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Massa aksi mendesak penegakan hukum tegas dalam kasus dugaan korupsi dan tambang nikel ilegal di eks IUP PT Pandu Citra Mulia (PCM), Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, FKMH-Sultra meminta Kejaksaan Agung segera menangkap Timber dan […]

Aktivitas kerugian negara tambang PT SLG di kawasan hutan Kolaka

EMI Indonesia Desak Kejagung Kejar Pidana PT. SLG, Atas Penambangan Diwilayah Kawasan Hutan

  • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
  • account_circle Redaksi
  • visibility 432
  • 0Komentar

Kolaka, nalarpubliknews.com — Aktivitas pertambangan di kawasan hutan kembali memicu sorotan publik. Eksekutif Mahasiswa Independen (EMI) Indonesia mengungkap potensi kerugian negara hingga Rp2,4 triliun akibat pembukaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang, termasuk PT Surya Lintas Gemilang (SLG). Sorotan itu muncul setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo Subianto menertibkan sejumlah perusahaan […]

dugaan tambang ilegal di PT Bososi Pratama Konawe Utara

Tiga Kasasi dan Satu PK Diabaikan, P3D Konut: Kepastian Hukum Bososi Dipertanyakan

  • calendar_month Senin, 29 Des 2025
  • account_circle Redaksi
  • visibility 205
  • 0Komentar

KONAWE UTARA – Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konawe Utara (Konut) menyoroti polemik PT Bososi Pratama yang terus bergulir. Organisasi itu menilai persoalan tersebut sudah melampaui sengketa hukum biasa dan mengarah pada dugaan praktik tambang ilegal. Ketua P3D Konut, Jefry, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak yang tetap menjalankan aktivitas pertambangan meski Mahkamah […]

Irjal Ridwan memberikan keterangan terkait kasus ijazah palsu DPRD Konawe

Penghentian Penyelidikan Laporan Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD konawe, Pelapor: Ada Kongkalikong Penyidik dan Oknum Anggota DPRD

  • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
  • account_circle Redaksi
  • visibility 235
  • 0Komentar

KENDARI – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara menghentikan penyelidikan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Konawe dari Fraksi PKB. Sebelumnya, Irjal Ridwan melaporkan kasus tersebut pada 11 September 2025. Keputusan itu memicu sorotan dari Irjal yang juga menjabat sebagai Ketua JKSM. Menurutnya, langkah penyidik menghentikan penyelidikan menimbulkan banyak pertanyaan. […]

Unjuk Rasa Di Mabes Polri, Ippmik Jakarta Beberkan Dugaan Kerugian Negara 9,2 M di Konawe

Unjuk Rasa Di Mabes Polri, Ippmik Jakarta Beberkan Dugaan Kerugian Negara 9,2 M di Konawe

  • calendar_month Senin, 22 Des 2025
  • account_circle Redaksi
  • visibility 242
  • 0Komentar

Jakarta – Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Konawe (IPPMIK) Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin (22/12/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe yang dikelola Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Konawe, dimana kasus […]

Ampuh Sultra Resmi Laporkan PT. TRK ke Ditjen Binwasnaker atas Dugaan Pelanggaran K3 Hingga Sebabkan Kematian

Ampuh Sultra Resmi Laporkan PT. TRK ke Ditjen Binwasnaker atas Dugaan Pelanggaran K3 Hingga Sebabkan Kematian

  • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
  • account_circle Redaksi
  • visibility 216
  • 0Komentar

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaporkan PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) di Direktorat Jendral (Ditjen) Pembinaan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan (Binwasnaker) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) pada Kamis, 18/12. Laporan tersebut memuat dugaan pelanggaran Ketenagakerjaan dan K3 oleh PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) sebanyak 3 kali dalam delapan bulan terakhir. Hal itu […]

Diduga Salahgunakan Jabatan Demi Kepentingan Perusahaan, Kades Lalampu Dilapor Ke Kejagung

Diduga Salahgunakan Jabatan Demi Kepentingan Perusahaan, Kades Lalampu Dilapor Ke Kejagung

  • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
  • account_circle Redaksi
  • visibility 252
  • 0Komentar

Forum Pemerhati Hukum resmi melaporkan Kepala Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang/jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Koordinator FPH, Rendy Salim mengungkapkan, bahwa Kades Lalampu diduga membuat surat pernyataan yang didalamnya memuat persetujuan masyarakat Desa Lalampu terkait pembebasan lahan. Hal itu kata Rendy, diduga dimanfaatkan oleh Kades Lalampu untuk […]

expand_less