Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Halaman "2"

Nasional

prosedur penangkapan dalam mekanisme penahanan KUHAP 2025

Prosedur Penahanan Diperketat dan Berlapis Dalam KUHAP Baru

  • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
  • account_circle Redaksi
  • visibility 212
  • 0Komentar

Jakarta, Nalarpubliknews.com — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP membawa perubahan besar dalam mekanisme penahanan. Regulasi ini menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Aparat penegak hukum (APH) kini harus mengikuti prosedur secara ketat sebelum membatasi kebebasan seseorang. Penetapan Tersangka Jadi Tahap Kunci APH menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya jika memiliki minimal dua alat […]

konsolidasi BUMN Danantara untuk efisiensi perusahaan negara di Indonesia

Danantara Konsolidasikan 1.068 BUMN, Bidik Penguatan Aset dan Daya Saing Global

  • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
  • account_circle Redaksi Nalarpubliknews
  • visibility 194
  • 0Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com — Konsolidasi BUMN Danantara menjadi strategi utama pemerintah untuk merombak struktur perusahaan negara. Pemerintah ingin meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, dan mendorong daya saing global. Sovereign wealth fund Indonesia, Danantara Indonesia, kini mengelola aset sekitar US$900 miliar atau setara Rp15,29 kuadriliun. Nilai ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengelola aset negara terbesar di […]

PN Jaksel Terapkan KUHP Baru, Laras Faizati Dihukum Pidana Pengawasan

PN Jaksel Terapkan KUHP Baru, Laras Faizati Dihukum Pidana Pengawasan

  • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
  • account_circle Redaksi
  • visibility 232
  • 0Komentar

Jakarta, nalarpubliknews.com – Vonis Laras Faizati menjadi perhatian publik setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana pengawasan selama enam bulan. Putusan ini sekaligus memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan. Sidang berlangsung pada Kamis (15/1). Hakim Ketua I Ketut Darpawan menyatakan Laras terbukti menyebarkan tulisan yang menghasut publik untuk melakukan tindak pidana. Majelis hakim tidak […]

expand_less