Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Jusuf Kalla Jelaskan Penggunaan Istilah “Syahid” saat Ceramah di UGM

Jusuf Kalla Jelaskan Penggunaan Istilah “Syahid” saat Ceramah di UGM

  • account_circle Rahman
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Nalarpubliknews.com) – Jusuf Kalla istilah syahid menjadi perhatian publik setelah ceramah Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada viral. Ia kemudian memberikan penjelasan untuk meluruskan konteks pernyataannya.

Jusuf Kalla Jelaskan Istilah Syahid di UGM

Dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, Jusuf Kalla menjelaskan alasan penggunaan istilah “syahid”. Ia menyesuaikan pilihan kata dengan audiens yang hadir di masjid. Ia menilai jamaah lebih akrab dengan istilah tersebut dibandingkan “martir”.

Ia juga menegaskan bahwa kedua istilah memiliki kemiripan makna. Keduanya merujuk pada seseorang yang wafat saat membela keyakinan. Meski begitu, ia tetap menekankan adanya perbedaan dalam cara dan konteks pemaknaan di masing-masing agama.

Konteks Konflik Maluku dan Poso

Dalam ceramahnya, Jusuf Kalla membahas konflik bernuansa agama yang pernah terjadi di Maluku dan Poso. Ia menggambarkan kondisi saat itu secara langsung berdasarkan pengalaman dan fakta lapangan.

Ia menjelaskan bahwa kedua pihak yang terlibat konflik sama-sama memiliki keyakinan kuat tentang perjuangan agama. Keyakinan tersebut mendorong mereka untuk bertindak dan memperkuat solidaritas kelompok.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak membahas dogma agama. Ia fokus menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa konflik. Dalam situasi itu, para pihak merasa berada di jalan yang benar dan berharap memperoleh balasan sesuai keyakinan masing-masing.

Tujuan Ceramah: Dorong Perdamaian

Jusuf Kalla menyampaikan ceramah tersebut dalam rangka Ramadhan 1447 Hijriah pada 5 Maret 2026. Ia mengangkat tema strategi diplomasi Indonesia dalam meredam potensi konflik.

Ia menekankan pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu. Ia mengajak masyarakat untuk mengutamakan dialog dan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik. Menurutnya, pemahaman yang tepat dapat mencegah kesalahpahaman antar kelompok.

Respons Publik dan Laporan GAMKI

Pernyataan tersebut memicu respons dari sejumlah pihak. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026.

Kasus ini memicu diskusi publik yang lebih luas. Banyak pihak menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan istilah keagamaan di ruang publik. Perdebatan ini juga membuka ruang dialog tentang toleransi dan sensitivitas antarumat beragama.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • uji materi KUHAP 2025 di Mahkamah Konstitusi Jakarta

    KUHAP Baru Digugat ke MK, Mahasiswa Soroti Batas Kewenangan Polisi

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 283
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com — Uji materi KUHAP 2025 kembali menjadi perhatian publik setelah mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Padjadjaran mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (2/2/2026). Langkah ini menunjukkan meningkatnya perhatian kalangan akademik terhadap perubahan hukum acara pidana di Indonesia. Selain itu, mahasiswa menilai […]

  • kasus kuota haji Maktour di Gedung KPK Jakarta oleh Asep Guntur Rahayu

    KPK Ungkap Dugaan Keuntungan Rp27,8 Miliar Maktour dalam Kasus Kuota Haji

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 34
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan keuntungan tidak sah yang diperoleh PT Makassar Toraja (Maktour) dalam kasus kuota haji. Nilainya mencapai sekitar Rp27,8 miliar sepanjang 2024. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan auditor menghitung langsung angka tersebut dari kerugian keuangan negara. Ia menegaskan temuan itu memperkuat indikasi praktik korupsi dalam […]

  • Serangan Pulau Kharg Iran oleh militer AS

    Serangan Pulau Kharg Iran: AS Bombardir Target Militer, Trump Beri Peringatan Keras

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 117
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Serangan Pulau Kharg Iran menarik perhatian dunia setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan operasi militer di wilayah tersebut. Pulau Kharg berperan sebagai pusat utama ekspor minyak mentah Iran, sehingga setiap eskalasi langsung memengaruhi stabilitas energi global. Melalui pernyataan di media sosial pada Jumat (13/3/2026), Trump mengungkapkan bahwa United States Central Command […]

  • Drone Iran menyerang Bandara Dubai menyebabkan dua penerbangan RI dialihkan.

    Drone Iran di Bandara Dubai: 2 Penerbangan RI Dialihkan

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Bandara Dubai kembali menjadi sorotan global setelah drone yang diduga berasal dari Iran menghantam area sekitar bandara di Uni Emirat Arab (UEA). Akibatnya, operasional penerbangan langsung terganggu dan sejumlah rute internasional terdampak, termasuk dua penerbangan dari Indonesia. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan bahwa serpihan drone jatuh di Dubai, Fujairah, […]

  • Yusril Ihza Mahendra Istana Kepresidenan Riza Chalid di Malaysia

    Yusril: Riza Chalid Diduga di Malaysia, Ekstradisi Jadi Opsi

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan buronan kasus korupsi minyak, Riza Chalid, diduga berada di Malaysia. Pemerintah membuka peluang menempuh jalur ekstradisi untuk memulangkannya ke Indonesia. Pernyataan Pemerintah Yusril menyampaikan hal tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat. Ia menegaskan aparat penegak hukum masih mendalami informasi tersebut. […]

  • Algoritma Opini Publik Di Balik Layar Kekuasaan Digital

    Algoritma Opini Publik Di Balik Layar Kekuasaan Digital

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Oleh: Robby Anggara Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah kekuasaan global secara fundamental. Di abad ke-21, kekuasaan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer atau sumber daya alam, melainkan oleh penguasaan data dan kendali atas arus informasi. Negara-negara besar dan korporasi teknologi raksasa menjadikan data sebagai komoditas strategis, sekaligus instrumen politik yang mampu memengaruhi perilaku, […]

expand_less