Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Hutan Habis Ditambang:Polres Konut Hanya Diam,Persama Sultra Serukan Pencopotan

Hutan Habis Ditambang:Polres Konut Hanya Diam,Persama Sultra Serukan Pencopotan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
  • visibility 162
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, 7 Januari 2026. Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (PERSAMA Sultra-Jakarta) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kapolres Konawe Utara. Desakan ini muncul akibat dugaan pembiaran aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara yang hingga kini terus berlangsung.

Ketua Umum PERSAMA Sultra-Jakarta, Nabil Dean, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya penegakan hukum di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang kehutanan dan lingkungan hidup.

“Kami melihat adanya dugaan pembiaran yang sistematis. Aktivitas tambang di kawasan hutan lindung berjalan tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Nabil Dean.

PERSAMA Sultra-Jakarta juga menuntut Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Konawe Utara dari jabatannya. Menurut Nabil, Kapolres patut diduga lalai, tidak profesional, dan gagal menjalankan fungsi pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran hukum yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

“Jika Kapolri serius dalam agenda penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, maka evaluasi saja tidak cukup. Pencopotan Kapolres Konawe Utara harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab institusional dan efek jera,” tegasnya.

Nabil menambahkan, keberadaan tambang di kawasan hutan lindung berdampak langsung pada kerusakan ekosistem, ancaman bencana ekologis, serta hilangnya ruang hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri turun tangan langsung dan memastikan proses hukum berjalan objektif dan transparan.

PERSAMA Sultra-Jakarta menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan membuka ruang konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil agar persoalan dugaan kejahatan lingkungan di Konawe Utara mendapat perhatian nasional dan ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

Penulis

Berita cepat, akurat dan terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Temuan BPK RI & Dugaan Suap: Arin Fahrul Mengaku Pernah Ditawari Uang untuk Menghapus Berita Kasus Idham Azis dan Perambahan Hutan 408 Hektare

    Temuan BPK RI & Dugaan Suap: Arin Fahrul Mengaku Pernah Ditawari Uang untuk Menghapus Berita Kasus Idham Azis dan Perambahan Hutan 408 Hektare

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com| Dugaan perambahan kawasan hutan secara ilegal seluas 408 hektare di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, oleh PT Pandu Urane Perkasa kian menguat. Pelanggaran tersebut merupakan temuan resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam pemeriksaan pengelolaan kawasan hutan. Perusahaan itu disebut berkaitan dengan eks Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Idham Azis. Temuan BPK […]

  • Satgas PKH Kuasai 8.822 Hektare Tambang Ilegal, Negara Tegaskan Perang terhadap Mafia Tambang

    Satgas PKH Kuasai 8.822 Hektare Tambang Ilegal, Negara Tegaskan Perang terhadap Mafia Tambang

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Jakarta | nalarpubliknews.com — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menunjukkan langkah tegas negara dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal. Di bawah kepemimpinan Fabriel Buyung, Satgas PKH berhasil mengambil alih 8.822 hektare lahan tambang ilegal yang tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Berdasarkan keterangan resmi yang dikutip dari akun Instagram Satgas […]

  • Tambang Nikel Ifishdeco di Konawe Selatan

    Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel PT Ifishdeco di Konawe Selatan: Aktivitas di Luar IUP Ancam Lingkungan dan Hak Warga

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 51
    • 2Komentar

    Konawe Selatan, Nalarpubliknews.com – Tambang nikel PT Ifishdeco Konawe Selatan diduga melanggar wilayah izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu, aktivitas ini terjadi di Kecamatan Tinanggea, Sulawesi Tenggara. Bahkan, warga menyebut kegiatan tambang telah masuk ke lahan enklaf yang mereka kelola. Akibatnya, aktivitas tersebut merusak tanaman warga. Tidak hanya itu, kondisi ini juga mengganggu ruang hidup […]

  • Jusuf Kalla istilah syahid saat konferensi pers di Jakarta Selatan

    Jusuf Kalla Jelaskan Penggunaan Istilah “Syahid” saat Ceramah di UGM

    • calendar_month 14 menit yang lalu
    • account_circle Rahman
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Jakarta, (Nalarpubliknews.com) – Jusuf Kalla istilah syahid menjadi perhatian publik setelah ceramah Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada viral. Ia kemudian memberikan penjelasan untuk meluruskan konteks pernyataannya. Jusuf Kalla Jelaskan Istilah Syahid di UGM Dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, Jusuf Kalla menjelaskan alasan penggunaan istilah “syahid”. Ia menyesuaikan pilihan kata dengan audiens yang […]

  • koordinasi nasional Satgas ekonomi 8% bersama jajaran menteri di Jakarta.

    Satgas Ekonomi 8%: Prabowo Tunjuk Airlangga Ketua

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas ekonomi 8% untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 pada 11 Maret 2026 sebagai dasar kebijakan tersebut. Pemerintah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ikut memperkuat koordinasi dalam tim. Peran […]

  • Kantor Aquila Nickel Group Disegel Mahasiswa, Bongkar Dugaan Skandal “Nikel Kotor” dan Penggelapan Dana PPM PT. BKM

    Kantor Aquila Nickel Group Disegel Mahasiswa, Bongkar Dugaan Skandal “Nikel Kotor” dan Penggelapan Dana PPM PT. BKM

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    JAKARTA, 15 Januari 2026 – Gedung kantor Aquila Nickel Group di Jakarta disegel puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (IMPH), Kamis (15/1). Aksi penyegelan tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan praktik “nikel kotor” serta ketidakpatuhan hukum yang diduga dilakukan afiliasi Aquila Nickel Group di Sulawesi Tenggara, yakni PT Bumi […]

expand_less