Jakarta, nalarpubliknews.com – Polantas representasi negara memainkan peran besar dalam membangun kepercayaan publik. Polisi lalu lintas hadir setiap hari di jalan raya, mengatur arus kendaraan dan membantu masyarakat. Karena itu, tindakan mereka membentuk citra negara di mata publik.
Peran Polantas dalam Masyarakat
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa polantas representasi negara adalah garda terdepan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu, aparat harus menunjukkan sikap profesional dan empati dalam setiap tindakan.
Dalam evaluasi Operasi Ketupat 2026 di Semarang pada Kamis (23/4/2026), Wamenkum mengingatkan bahwa masyarakat menilai negara dari tindakan aparat di lapangan.
Pendekatan persuasif memperkuat hubungan antara aparat dan masyarakat. Sebaliknya, tindakan represif tanpa pertimbangan justru mengurangi kepercayaan publik.
Perubahan Paradigma dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas
Eddy menekankan bahwa penegakan hukum lalu lintas perlu perubahan paradigma. Undang-undang menempatkan sanksi administratif sebagai prioritas utama.
“Pidana harus menjadi langkah terakhir dalam penegakan hukum lalu lintas,” ujarnya.
Pendekatan ini mendorong aparat untuk bertindak proporsional dan menghindari kriminalisasi pelanggaran ringan. Dengan demikian, polantas representasi negara tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat.
Implementasi Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas
Eddy juga mendorong aparat untuk menerapkan Restorative Justice (RJ), saat menangani kecelakaan lalu lintas. Pendekatan ini memberi ruang penyelesaian yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.
Pendekatan tersebut relevan ketika kecelakaan terjadi karena kelalaian. Namun, aparat harus menganalisis setiap kasus secara objektif dan cermat.
Contohnya, pengendara yang berada di posisi benar tetap tidak bisa menghindari kecelakaan akibat kesalahan pengendara lain. Dalam situasi ini, aparat perlu berhati-hati dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum.
Kolaborasi antara Polantas dan Stakeholder Lainnya
Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho membuka agenda tersebut. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya turut hadir.
Dalam forum ini, para peserta membahas berbagai strategi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya edukasi publik, perbaikan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung penegakan hukum.
Aparat juga perlu meningkatkan sosialisasi aturan lalu lintas. Edukasi yang konsisten akan membantu masyarakat lebih memahami pentingnya keselamatan di jalan.
Polantas sebagai Representasi Negara yang Humanis
Pendekatan humanis yang diterapkan oleh Polantas sebagai representasi negara dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, aparat penegak hukum dapat menjaga ketertiban lalu lintas sambil memberikan pelayanan yang optimal kepada publik.
https://shorturl.fm/AfaGN
25 April 2026 7:17 am