Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Heboh Tiket Pesawat Padang–Manokwari Rp17 Juta, Kemenhub Buka Suara

Heboh Tiket Pesawat Padang–Manokwari Rp17 Juta, Kemenhub Buka Suara

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
  • visibility 127
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) | Harga tiket pesawat yang mencapai Rp16 juta hingga Rp17 juta ramai dibicarakan warganet di media sosial. Banyak yang menilai tarif tersebut tidak wajar untuk rute domestik.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) langsung memberikan penjelasan. Pemerintah menegaskan bahwa lonjakan harga itu bukan berasal dari tarif resmi maskapai, melainkan akibat rute perjalanan yang tidak langsung.

Rute Tidak Langsung Picu Lonjakan Harga

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono, menjelaskan bahwa masyarakat sering salah memahami harga tiket karena tidak melihat detail rute penerbangan.

Ia menyebut platform online travel agent (OTA) akan menampilkan alternatif perjalanan dengan beberapa kali transit ketika penerbangan langsung sudah habis. Kondisi ini membuat harga tiket terlihat jauh lebih mahal.

“Di media sosial terlihat seolah-olah harga tiket sangat tinggi. Padahal rute yang ditawarkan memiliki beberapa kali transit,” ujar Agustinus, Selasa (17/3/2026).

Harga Bisa Lebih Murah dengan Rute Normal

Agustinus mencontohkan tiket dari wilayah timur Indonesia seperti Manokwari atau Timika menuju Padang yang sempat viral dengan harga belasan juta rupiah.

Ia menegaskan, rute normal dengan satu kali transit di kota besar seharusnya menghasilkan harga yang lebih terjangkau, yakni sekitar Rp8 juta hingga Rp9 juta.

“Jika menggunakan rute normal, harga tiket tidak akan setinggi yang beredar,” jelasnya.

Banyak Transit Bikin Biaya Membengkak

Tidak semua rute domestik di Indonesia memiliki penerbangan langsung. Karena itu, penumpang sering harus transit sebelum mencapai tujuan akhir.

Namun, perjalanan dengan lebih dari satu kali transit membuat biaya meningkat. Setiap segmen penerbangan memiliki tarif sendiri sehingga total harga tiket menjadi lebih mahal.

“Transit lebih dari satu kali membuat harga tiket membengkak,” kata Agustinus.

Kemenhub Minta OTA Lebih Transparan

Kemenhub meminta platform penjualan tiket untuk menampilkan informasi secara lebih transparan, terutama terkait ketersediaan kursi penerbangan langsung.

Jika kursi sudah habis, platform sebaiknya menyampaikan kondisi tersebut secara jelas, bukan langsung menawarkan rute panjang dengan harga tinggi.

Langkah ini penting agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap harga tiket, terutama saat permintaan meningkat seperti musim mudik dan libur panjang.

“Jika tiket sudah habis, lebih baik disampaikan tidak tersedia,” tegasnya.

Lonjakan harga tiket hingga Rp17 juta terjadi karena rute perjalanan dengan beberapa kali transit, bukan karena kenaikan tarif resmi maskapai. Transparansi dari platform penjualan tiket menjadi kunci agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • gus alex kasus korupsi kuota haji yang ditangani kpk

    Gus Alex Kasus Korupsi Kuota Haji: 5 Fakta Pemanggilan dan Penahanan oleh KPK

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 151
    • 0Komentar

    “Yang bersangkutan sudah kami panggil untuk minggu depan.” — Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi.

  • Ampuh Sultra Resmi Laporkan PT. TRK ke Ditjen Binwasnaker atas Dugaan Pelanggaran K3 Hingga Sebabkan Kematian

    Ampuh Sultra Resmi Laporkan PT. TRK ke Ditjen Binwasnaker atas Dugaan Pelanggaran K3 Hingga Sebabkan Kematian

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaporkan PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) di Direktorat Jendral (Ditjen) Pembinaan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan (Binwasnaker) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) pada Kamis, 18/12. Laporan tersebut memuat dugaan pelanggaran Ketenagakerjaan dan K3 oleh PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) sebanyak 3 kali dalam delapan bulan terakhir. Hal itu […]

  • Insentif SPPG Rp 6 juta dapur MBG tetap dibayar meski tutup sementara.

    Insentif SPPG Rp 6 Juta Tetap Dibayar, Meski Tutup Sementara

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 38
    • 1Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Kebijakan insentif SPPG Rp 6 juta terus menjadi perhatian publik setelah pemerintah menghentikan sementara operasional ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah tetap menyalurkan insentif guna menjaga kesiapan layanan, kualitas tenaga kerja, dan keberlanjutan program. (28/04/2026).  Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya menghentikan sementara 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan […]

  • Budisatrio Djiwandono investigasi serangan UNIFIL konferensi pers DPR RI

    Gerindra Desak Investigasi Serangan UNIFIL, Tiga Prajurit TNI Gugur

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Investigasi serangan UNIFIL menjadi perhatian serius setelah insiden di Lebanon Selatan menewaskan tiga prajurit TNI. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak langkah cepat dan transparan untuk mengungkap fakta. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mengecam keras serangan tersebut. Ia menilai tindakan itu melanggar hukum humaniter internasional. Selain […]

  • Sejarah lahirnya Pancasila saat sidang BPUPKI tahun 1945

    Jejak Historis Pancasila: Fondasi Abadi di Tengah Keberagaman Bangsa

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Jakarta, nalarpubliknews.com – Pancasila tidak lahir dalam semalam. Para pendiri bangsa merumuskan dasar negara melalui perdebatan panjang, pemikiran mendalam, dan semangat persatuan. Karena itu, memahami sejarah Pancasila berarti memahami jati diri bangsa Indonesia. Dinamika Sidang BPUPKI Sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa membahas dasar negara Indonesia merdeka. […]

  • Abdullah anggota Komisi III DPR RI menanggapi kasus pelecehan seksual FHUI

    DPR Soroti Kasus Pelecehan di FH UI, Dorong Evaluasi Total Lingkungan Kampus

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 70
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Nalarpubliknews.com) || Pelecehan seksual FHUI memicu perhatian publik dan DPR RI. Kasus ini mendorong evaluasi menyeluruh agar kampus benar-benar menjadi ruang aman bagi seluruh mahasiswa. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak evaluasi total setelah kasus pelecehan seksual FHUI mencuat. Ia menilai kampus harus menjamin keamanan mahasiswa dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Evaluasi Lingkungan […]

expand_less